alexametrics
25.2 C
Kudus
Tuesday, August 16, 2022

Laporan Reses DPRD Pati Sebut Masyarakat Keluhkan Pelayanan Publik Belum Memuaskan

PATI – Pelayanan publik masih banyak dikeluhkan masyarakat. Hal itu terungkap dalam laporan reses tahap 1 tahun anggaran 2022. Masyarakat menyoroti pelayanan di bidang tersebut masih belum memuaskan.

Hampir di semua daerah pemilihan (dapil) menyoroti tentang pelayanan publik. Seperti di dapil 1 pelayanan umum untuk e-KTP, KK, akta kelahiran dan kematian, hingga pelayanan BPJS diharapkan prosedurnya agar lebih dimudahkan lagi. Selain itu masyarakat juga memohon agar proses perizinan agar lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

“Pelayanan yang cepat, mudah dan murah di bidang perizinan juga sangat diharapkan oleh masyarakat,” terang Sekretaris Fraksi PPP Muslihan saat menyampaikan hasil reses secara kolektif tersebut.


Selain pelayanan publik secara luas, masyarakat juga menyorot soal pelayanan administrasi kependudukan. Antara lain terkait pencetakan KTP, KK di kecamatan agar lebih dimudahkan lagi.

“Masyarakat meminta perlunya peningkatan pelayanan saat kepengurusan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Masyarakat juga meminta pelayanan administrasi di setiap kecamatan dan desa agar dimaksimalkan supaya masyarakat terlayani dengan baik,” imbuh pria yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati ini.

Baca Juga :  Dispertan Pati Jelaskan Penyebab Langkanya Subsidi Pupuk NPK

Lebih lanjut, masyarakat juga memberi masukan, kualitas pelayanan publik akan memuaskan apabila dimulai dari penempatan personel sesuai dengan kompetensinya, lebih-lebih pada posisi strategis struktural.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengungkapkan, melalui kegiatan reses ini DPRD Pati dapat langsung memantau atau mengawasi realisasi pembangunan di daerah pemilihan masing-masing, dan konstituen dapat memberikan informasi pembangunan di daerahnya setiap saat.

“Melihat lebih dekat berbagai permasalahan di daerah pemilihan masing-masing, sehingga dapat menampung serta memberikan masukan penyelesaian yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Selain itu melalui reses ini dapat mengumpulkan data dan informasi yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan bagi DPRD, juga bermanfaat bagi konstituen untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya dalam pembangunan daerah. (aua/him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

PATI – Pelayanan publik masih banyak dikeluhkan masyarakat. Hal itu terungkap dalam laporan reses tahap 1 tahun anggaran 2022. Masyarakat menyoroti pelayanan di bidang tersebut masih belum memuaskan.

Hampir di semua daerah pemilihan (dapil) menyoroti tentang pelayanan publik. Seperti di dapil 1 pelayanan umum untuk e-KTP, KK, akta kelahiran dan kematian, hingga pelayanan BPJS diharapkan prosedurnya agar lebih dimudahkan lagi. Selain itu masyarakat juga memohon agar proses perizinan agar lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

“Pelayanan yang cepat, mudah dan murah di bidang perizinan juga sangat diharapkan oleh masyarakat,” terang Sekretaris Fraksi PPP Muslihan saat menyampaikan hasil reses secara kolektif tersebut.

Selain pelayanan publik secara luas, masyarakat juga menyorot soal pelayanan administrasi kependudukan. Antara lain terkait pencetakan KTP, KK di kecamatan agar lebih dimudahkan lagi.

“Masyarakat meminta perlunya peningkatan pelayanan saat kepengurusan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Masyarakat juga meminta pelayanan administrasi di setiap kecamatan dan desa agar dimaksimalkan supaya masyarakat terlayani dengan baik,” imbuh pria yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati ini.

Baca Juga :  Dipanggil Kejari Diperiksa Kasus Korupsi, Kades Sambirejo 4 Kali Mangkir

Lebih lanjut, masyarakat juga memberi masukan, kualitas pelayanan publik akan memuaskan apabila dimulai dari penempatan personel sesuai dengan kompetensinya, lebih-lebih pada posisi strategis struktural.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengungkapkan, melalui kegiatan reses ini DPRD Pati dapat langsung memantau atau mengawasi realisasi pembangunan di daerah pemilihan masing-masing, dan konstituen dapat memberikan informasi pembangunan di daerahnya setiap saat.

“Melihat lebih dekat berbagai permasalahan di daerah pemilihan masing-masing, sehingga dapat menampung serta memberikan masukan penyelesaian yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Selain itu melalui reses ini dapat mengumpulkan data dan informasi yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan bagi DPRD, juga bermanfaat bagi konstituen untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya dalam pembangunan daerah. (aua/him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

Most Read

Artikel Terbaru

/