PATI – Laporan reses tahap 1 DPRD Pati telah disampaikan oleh Anggota Komisi A sekaligus Sekretaris Fraksi PPP Muslihan. Hasilnya, DPRD menyoroti terkait dengan pelayanan publik yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Di mana, mereka menilai jika pelayanan di bidang tersebut masih belum memuaskan.
Hal tersebut didukung dengan data dari hasil laporan reses, dimana hampir semua daerah pemilihan (dapil) menyoroti tentang pelayanan publik. Seperti di dapil 1 pelayanan umum untuk e-KTP, KK, akta kelahiran dan kematian, hingga pelayanan BPJS yang diharapkan prosedurnya agar lebih dimudahkan lagi.
Selain itu masyarakat juga memohon agar proses perizinan-perizinan agar lebih mudah dan tidak berbelit-belit. “Pelayanan yang cepat, mudah dan murah di bidang perizinan juga sangat diharapkan oleh masyarakat,” Terangnya.
Lanjutnya, dirinya juga menjelaskan, selain pelayanan publik secara luas, masyarakat juga menyoroti soal pelayanan administrasi kependudukan, antara lain terkait dengan pencetakan KTP dan KK di Kecamatan agar lebih dimudahkan lagi. Masyarakat juga meminta agar pelayanan administrasi tersebut ada di setiap Kecamatan dan Desa sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Lebih lanjut, masyarakat juga memberikan masukan. Seperti kualitas pelayanan publik akan lebih memuaskan apabila dimulai dari penempatan personel sesuai dengan kompetensinya, lebih-lebih pada posisi strategis struktural. (adv)
PATI – Laporan reses tahap 1 DPRD Pati telah disampaikan oleh Anggota Komisi A sekaligus Sekretaris Fraksi PPP Muslihan. Hasilnya, DPRD menyoroti terkait dengan pelayanan publik yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Di mana, mereka menilai jika pelayanan di bidang tersebut masih belum memuaskan.
Hal tersebut didukung dengan data dari hasil laporan reses, dimana hampir semua daerah pemilihan (dapil) menyoroti tentang pelayanan publik. Seperti di dapil 1 pelayanan umum untuk e-KTP, KK, akta kelahiran dan kematian, hingga pelayanan BPJS yang diharapkan prosedurnya agar lebih dimudahkan lagi.
Selain itu masyarakat juga memohon agar proses perizinan-perizinan agar lebih mudah dan tidak berbelit-belit. “Pelayanan yang cepat, mudah dan murah di bidang perizinan juga sangat diharapkan oleh masyarakat,” Terangnya.
Lanjutnya, dirinya juga menjelaskan, selain pelayanan publik secara luas, masyarakat juga menyoroti soal pelayanan administrasi kependudukan, antara lain terkait dengan pencetakan KTP dan KK di Kecamatan agar lebih dimudahkan lagi. Masyarakat juga meminta agar pelayanan administrasi tersebut ada di setiap Kecamatan dan Desa sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Lebih lanjut, masyarakat juga memberikan masukan. Seperti kualitas pelayanan publik akan lebih memuaskan apabila dimulai dari penempatan personel sesuai dengan kompetensinya, lebih-lebih pada posisi strategis struktural. (adv)
