alexametrics
26.4 C
Kudus
Thursday, May 12, 2022

Sebanyak 70 Pemilik Bangunan Lokalisasi di LI Pati Diminta Segera Bongkar

PATI – Sebanyak 70 pemilik bangunan di Lorok Indah (LI) diberi surat penetapan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Setelah diberikan surat tersebut, pemilik bangunan diharuskan bongkar sendiri bangunan yang menyalahi aturan itu.

Hal ini, menyusul setelah tiga kali surat peringatan yang sudah dilayangkan. Pemkab Pati kemarin (1/1), menyerahkan surat tersebut di aula Kecamatan Margorejo kepada sejumlah pemilik lahan.

Surat perintah tersebut, dilayangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati. Pada dasarnya, lahan di sana melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).


Berdasarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, adanya surat tersebut dikarenakan pihak LI belum mau membongkar bangunan. Dengan begitu, dilayangkan surat perintah pembongkaran.

”Totalnya (bangunan yang ditetapkan harus dibongkar) 70 bangunan. Setelah SP3, bupati menetapkan keputusan pembongkaran mandiri. Mengingat sudah ada pendelegasian kewenangan dari bupati kepada DPUTR. Jangka waktu pembongkaran secara mandiri itu selama 30 hari,” papar Kepala Satpol PP Pati Sugiyono.

Baca Juga :  Manusia Silver Dirazia Satpol PP, Kebanyakan Berasal Luar Pati

Kemudian bagaimana jika pemilik bangunan tak mengindahkan surat itu lagi? Apa diberikan surat terus-menerus? Dia menjawab, jika belum ditaati juga 30 hari setelah keputusan pembongkaran itu, Pemkab Pati yang akan membongkar.

Salah satu warga LI Budi Purnomo keberatan atas surat tersebut. Dalilnya, sebelum Perda baru tentang Lahan Hijau, terlebih dulu menjadi lahan perumahan.

”Sertifikat kami sah. Sudah surat hak milik (SHM). Kalau usaha kami melanggar, mohon dimaafkan dan dialihkan ke usaha lain,” ujarnya. (lin)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Sebanyak 70 pemilik bangunan di Lorok Indah (LI) diberi surat penetapan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Setelah diberikan surat tersebut, pemilik bangunan diharuskan bongkar sendiri bangunan yang menyalahi aturan itu.

Hal ini, menyusul setelah tiga kali surat peringatan yang sudah dilayangkan. Pemkab Pati kemarin (1/1), menyerahkan surat tersebut di aula Kecamatan Margorejo kepada sejumlah pemilik lahan.

Surat perintah tersebut, dilayangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati. Pada dasarnya, lahan di sana melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, adanya surat tersebut dikarenakan pihak LI belum mau membongkar bangunan. Dengan begitu, dilayangkan surat perintah pembongkaran.

”Totalnya (bangunan yang ditetapkan harus dibongkar) 70 bangunan. Setelah SP3, bupati menetapkan keputusan pembongkaran mandiri. Mengingat sudah ada pendelegasian kewenangan dari bupati kepada DPUTR. Jangka waktu pembongkaran secara mandiri itu selama 30 hari,” papar Kepala Satpol PP Pati Sugiyono.

Baca Juga :  Manusia Silver Dirazia Satpol PP, Kebanyakan Berasal Luar Pati

Kemudian bagaimana jika pemilik bangunan tak mengindahkan surat itu lagi? Apa diberikan surat terus-menerus? Dia menjawab, jika belum ditaati juga 30 hari setelah keputusan pembongkaran itu, Pemkab Pati yang akan membongkar.

Salah satu warga LI Budi Purnomo keberatan atas surat tersebut. Dalilnya, sebelum Perda baru tentang Lahan Hijau, terlebih dulu menjadi lahan perumahan.

”Sertifikat kami sah. Sudah surat hak milik (SHM). Kalau usaha kami melanggar, mohon dimaafkan dan dialihkan ke usaha lain,” ujarnya. (lin)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/