alexametrics
32.7 C
Kudus
Tuesday, August 2, 2022

Pemkab Pati Siapkan Anggaran Pilkada Rp 45 Miliar, Diangsur Dua Tahun

PATI – Pemkab Pati ancang-ancang mempersiapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Rencana anggarannya sebesar Rp 45 miliar. Mekanisme penganggaran dicicil tiap tahun.

Rencana penganggaran tersebut telah dirapat paripurnakan bersama DPRD Pati kemarin (5/7). ”Pilkada ini butuh biaya banyak. Tak bisa selesai dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami usulkan anggarannya mulai 2022-2024,” kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin.

Tiap tahun nilai anggaran untuk pemenuhan Pilkada ini tak sama. Tahun ini anggarannya Rp 10 miliar. Tahun depan Rp 35 miliar. ”Pemkab menganggarkan Rp 45 miliar. Sedangkan usulan KPU (Pati) Rp 70 miliar. Kalau kurang sisanya mungkin dianggarkan pada 2024,” tukasnya.


Menurut Ketua DPRD Pati Ali Badruddin, anggaran dana pilkada ini penting. Karena ini untuk menentukan orang nomor satu di Pati. ”Paripurna kali ini soal dana cadangan Pilkada 2024. Tadi sudah disampaikan bupati yang diwakilkan Wabub soal anggarannya. Jadi ini sangat perlu dan penting. Mengingat untuk menentukan orang nomor satu di Pati,” ujarnya.

Baca Juga :  Alhamdulillah, Siswi MTsN 1 Pati Berhasil Raih Juara Hafalan Alquran Tingkat Jateng

Di sisi lain, beberapa waktu lalu rencana usulan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar Rp 120 miliar. Namun, usulan tersebut batal. Banyak pertimbangan yang Bupati Pati Haryanto pikirkan.

”Kalau menuruti ratusan miliar itu uang dari mana? Saya kira terlalu besar itu,” paparnya disela sambutan acara sosialisasi dana desa (DD) di Pendapa setempat baru-baru ini.

Melihat pilkada sebelumnya (2016-2017, Red), Pemkab Pati menghabiskan dana Rp 29 miliar untuk pelaksanaannya. Anggaran untuk Pilkada Pati 2017 sendiri dianggarkan dari APBD murni 2016 dan anggaran APBD Perubahan 2016. Pada APBD murni dicairkan Rp 14,6 miliar. Sisanya sebesar Rp 15,1 miliar pada APBD Perubahan 2016.

Adanya selisih anggaran pilkada ini dikarenakan pandemi Covid-19. Yang mana dibutuhkan banyak dana untuk penyediaan protokol kesehatan (prokes). ”Beli APD anggarannya membengkak. Karena itu, nanti saya belikan APD khusus,” ujarnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Pemkab Pati ancang-ancang mempersiapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Rencana anggarannya sebesar Rp 45 miliar. Mekanisme penganggaran dicicil tiap tahun.

Rencana penganggaran tersebut telah dirapat paripurnakan bersama DPRD Pati kemarin (5/7). ”Pilkada ini butuh biaya banyak. Tak bisa selesai dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami usulkan anggarannya mulai 2022-2024,” kata Wakil Bupati Pati Saiful Arifin.

Tiap tahun nilai anggaran untuk pemenuhan Pilkada ini tak sama. Tahun ini anggarannya Rp 10 miliar. Tahun depan Rp 35 miliar. ”Pemkab menganggarkan Rp 45 miliar. Sedangkan usulan KPU (Pati) Rp 70 miliar. Kalau kurang sisanya mungkin dianggarkan pada 2024,” tukasnya.

Menurut Ketua DPRD Pati Ali Badruddin, anggaran dana pilkada ini penting. Karena ini untuk menentukan orang nomor satu di Pati. ”Paripurna kali ini soal dana cadangan Pilkada 2024. Tadi sudah disampaikan bupati yang diwakilkan Wabub soal anggarannya. Jadi ini sangat perlu dan penting. Mengingat untuk menentukan orang nomor satu di Pati,” ujarnya.

Baca Juga :  Selain Hemat Biaya Listrik, Pemakaian PLTS juga Ramah Lingkungan

Di sisi lain, beberapa waktu lalu rencana usulan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar Rp 120 miliar. Namun, usulan tersebut batal. Banyak pertimbangan yang Bupati Pati Haryanto pikirkan.

”Kalau menuruti ratusan miliar itu uang dari mana? Saya kira terlalu besar itu,” paparnya disela sambutan acara sosialisasi dana desa (DD) di Pendapa setempat baru-baru ini.

Melihat pilkada sebelumnya (2016-2017, Red), Pemkab Pati menghabiskan dana Rp 29 miliar untuk pelaksanaannya. Anggaran untuk Pilkada Pati 2017 sendiri dianggarkan dari APBD murni 2016 dan anggaran APBD Perubahan 2016. Pada APBD murni dicairkan Rp 14,6 miliar. Sisanya sebesar Rp 15,1 miliar pada APBD Perubahan 2016.

Adanya selisih anggaran pilkada ini dikarenakan pandemi Covid-19. Yang mana dibutuhkan banyak dana untuk penyediaan protokol kesehatan (prokes). ”Beli APD anggarannya membengkak. Karena itu, nanti saya belikan APD khusus,” ujarnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/