alexametrics
25.2 C
Kudus
Saturday, July 23, 2022

Disambut Baik, Verval Data Kemiskinan Diserahkan Daerah

PATI – Kewenangan update data dan penetapan kemiskinan yang dilimpahkan kepada kepala daerah disambut baik berbagai pihak. Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Sebelumnya update data ini dicurigai banyak yang tidak akurat. Karena itu kebijakan pemerintah pusat yang memberikan wewenang untuk verfal data kemiskinan ini sangat baik. Karena yang tahu kondisinya tentu yang di daerah, ini berbeda dari sebelumnya yang update data langsung dari pusat yaitu Kementerian Sosial,” terang Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati Muhtar kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Kebijakan ini merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Pati, melalui surat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 April 2022. Dalam surat tersebut disebutkan, dalam rangka menjamin keakuratan dan kecepatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemkab Pati meminta agar pusat memberikan otoritas update data (penghapusan dan penambahan) data kemiskinan kepada Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil verval yang dilakukan oleh operator SIKNG-DJ, desa/kelurahan dan telah dimusdeskan.

Baca Juga :  Gempur Rokok Ilegal Lewat Seni Ketoprak

“Jadi update data ini bagus dan lebih akurat. Karena penetapan update terlebih dahulu dimusdeskan dan tentunya lebih transparan. Ada unsur perangkat desa dan juga BPD. Jadi nanti tidak ada lagi kasus ada orang punya 2 unit truk masih tercatat dapat bansos misalnya. Kepala desa tentu tidak akan sungkan lagi mencoret atau menambahkan, karena ini prosesnya sangat transparan. Sehingga ini akan menjadi solusi atas masalah data yang tidak pernah selesai,” jelas Muhtar. (aua/him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

PATI – Kewenangan update data dan penetapan kemiskinan yang dilimpahkan kepada kepala daerah disambut baik berbagai pihak. Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Sebelumnya update data ini dicurigai banyak yang tidak akurat. Karena itu kebijakan pemerintah pusat yang memberikan wewenang untuk verfal data kemiskinan ini sangat baik. Karena yang tahu kondisinya tentu yang di daerah, ini berbeda dari sebelumnya yang update data langsung dari pusat yaitu Kementerian Sosial,” terang Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati Muhtar kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Kebijakan ini merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten Pati, melalui surat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 April 2022. Dalam surat tersebut disebutkan, dalam rangka menjamin keakuratan dan kecepatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemkab Pati meminta agar pusat memberikan otoritas update data (penghapusan dan penambahan) data kemiskinan kepada Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil verval yang dilakukan oleh operator SIKNG-DJ, desa/kelurahan dan telah dimusdeskan.

Baca Juga :  Dramatis! Wanita di Pati Selamat dari Begal dan Percobaan Pemerkosaan, Begini Kronologinya

“Jadi update data ini bagus dan lebih akurat. Karena penetapan update terlebih dahulu dimusdeskan dan tentunya lebih transparan. Ada unsur perangkat desa dan juga BPD. Jadi nanti tidak ada lagi kasus ada orang punya 2 unit truk masih tercatat dapat bansos misalnya. Kepala desa tentu tidak akan sungkan lagi mencoret atau menambahkan, karena ini prosesnya sangat transparan. Sehingga ini akan menjadi solusi atas masalah data yang tidak pernah selesai,” jelas Muhtar. (aua/him)






Reporter: Achmad Ulil Albab

Most Read

Artikel Terbaru

/