PATI – Pemkab Pati terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di Kota Mina Tani-Julukan Kota Pati. Oleh sebab itu, komunikasi hingga fasilitas untuk investor terus dijalin. Hingga pada akhirnya, menciptakan kondisi di Pati ini pro investasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati Riyoso mempunyai strategi untuk mencapai target Investasi Kabupaten Pati. Cara tersebut dengan terus menjalin komunikasi dengan perusahaan PMA dan PMDN.
Pihaknya juga memfasilitasi perusahaan yang belum memiliki NIB dan melakukan promosi-promosi investasi. ”Diharapkan dengan strategi yang diterapkan juga perlu dukungan yang sinergi dari perangkat daerah teknis. Serta dukungan pengusaha dalam menciptakan kondisi Pati pro investasi,” ujarnya.
Berkaitan dengan pendirian usaha, pemerintah siap memfasilitasi. Baik mulai dari proses perizinan yang mudah dengan kebijakan regulasinya, maupun dukungan dari pemerintah daerah itu sendiri gencar mempromosikan potensi daerah.
Bukti bahwa ‘Pati Pro Investasi’, terbaru adalah perusahaan PT Sejin Fashion Indonesia menempatkan salah satu perusahaannya di Kabupaten Pati yang terletak di dua desa. Yakni di Desa Bumirejo dan Desa Wangunrejo. Keduanya di Kecamatan Margorejo (belakang Gudang Bulog) dengan luas sekitar 10 hektare.
Di samping itu, juga karena Kabupaten Pati mempunyai keunggulan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta pariwisata. Selaras dengan Pati Bumi Mina Tani.
”Jalur pantura yang memudahkan akses arus barang dan jasa, nilai upah minimum yang tidak terlalu tinggi dan kondusifi tas wilayah Kabupaten Pati yang cukup memberi kenyamanan berinvestasi, juga menjadi faktor pertimbangan para investor,” tambah Bupati Pati Haryanto.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, melalui Anggota Komisi B M. Nur Sukarno Menegaskan, adanya pro investasi di Kabupaten Pati itu baik. Serta mempermudah segala akses untuk masuknya investor, dan pembangunan pabrik di daerah Pati tidak boleh mengesampingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan dampak yang diterima oleh lingkungan sekitar.
”Jangan sampai mengejar investor sebanyak banyaknya tapi masyarakat yang dikorbankan. Investor memang diharapkan masuk di Kabupaten Pati. Tapi AMDAL dan IPAL juga harus dijalankan. Sehingga tidak merusak lingkungan hidup dan bisa membuka lapangan kerja,” tegas Sukarno. (adr/ali)
