alexametrics
25.6 C
Kudus
Thursday, July 28, 2022

Tak Masuk Formasi PPPK, Tenaga Honorer di Pati Wadul Dewan

PATI – Tenaga honorer kategori 2 (K2) di satuan pendidikan Kabupaten Pati tidak masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Akhirnya, Mereka wadul ke DPRD setempat. Menanyakan bagaimana nasib mereka jika ada penghapusan tenaga honorer.

Audiensi pun digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pati. Hadir dalam acara itu beberapa anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Kabid Formasi dan Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Aziz Muslim dan Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) Disdikbud Pati, Ponco Sugiharto.

Ketua Forum Komunukasi Tenaga Honorer (FKTH) K2 Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati Setiawan Dwi Nugroho mengatakan, pihaknya meminta kejelasan nasib para tenaga honorer. Apalagi pada November 2023 mendatang ada wacana penghapusan tenaga honorer.


“Teman-teman tenaga pendidikan K2 meminta kejelasan terkait surat Menpan. Surat itu terkait menghapusan tenaga honorer pada November  tahun 2023 nanti. Bagaimana nasib kami,” terangnya.

Baca Juga :  Pelebaran Ruas Jalan di Pati Dianggarkan Rp 20 Miliar

Selama ini K2 belum terakomodasi dalam formasi PPPK maupun CPNS. Ada yang mengabdi berpuluh-puluh tahun. Karenanya, pihaknya minta agar tenaga pendidikan K2 yang mayoritas menduduki administrasi SMPN ini dimasukkan formasi CPNS atau PPPK.

“Selama ini kami bingung dengan nasib para tenaga honorer ini. Sampai detik ini kami masih mengabdi. Bahkan ada yang sudah 33 tahun. Kami kebanyakan tata usaha. Ada 60-an orang atau 70-an orang. Tenaga honorer ini tersebar di SMPN di Kabupaten Pati,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid Formasi dan Jabatan BKPP Pati Aziz Muslim mengatakan, pihaknya tengah mengurus nasib tenaga honorer ini. Aziz juga mengaku sudah memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo agar K2 dimasukkan dalam PPPK.

“BKPP sudah memberikan surat kepada presiden agar bisa di masukkan PPPK di tahun mendatang. Saat ini untuk Kepres-nya belum ada. Tenaga administrasi belum masuk PPPK,” pungkasnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Tenaga honorer kategori 2 (K2) di satuan pendidikan Kabupaten Pati tidak masuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Akhirnya, Mereka wadul ke DPRD setempat. Menanyakan bagaimana nasib mereka jika ada penghapusan tenaga honorer.

Audiensi pun digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pati. Hadir dalam acara itu beberapa anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Kabid Formasi dan Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Aziz Muslim dan Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik (GTK) Disdikbud Pati, Ponco Sugiharto.

Ketua Forum Komunukasi Tenaga Honorer (FKTH) K2 Tenaga Pendidikan Kabupaten Pati Setiawan Dwi Nugroho mengatakan, pihaknya meminta kejelasan nasib para tenaga honorer. Apalagi pada November 2023 mendatang ada wacana penghapusan tenaga honorer.

“Teman-teman tenaga pendidikan K2 meminta kejelasan terkait surat Menpan. Surat itu terkait menghapusan tenaga honorer pada November  tahun 2023 nanti. Bagaimana nasib kami,” terangnya.

Baca Juga :  Alhamdulillah... Pekerja Seni di Pati Dapat Lampu Hijau Gelar Pentas

Selama ini K2 belum terakomodasi dalam formasi PPPK maupun CPNS. Ada yang mengabdi berpuluh-puluh tahun. Karenanya, pihaknya minta agar tenaga pendidikan K2 yang mayoritas menduduki administrasi SMPN ini dimasukkan formasi CPNS atau PPPK.

“Selama ini kami bingung dengan nasib para tenaga honorer ini. Sampai detik ini kami masih mengabdi. Bahkan ada yang sudah 33 tahun. Kami kebanyakan tata usaha. Ada 60-an orang atau 70-an orang. Tenaga honorer ini tersebar di SMPN di Kabupaten Pati,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid Formasi dan Jabatan BKPP Pati Aziz Muslim mengatakan, pihaknya tengah mengurus nasib tenaga honorer ini. Aziz juga mengaku sudah memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo agar K2 dimasukkan dalam PPPK.

“BKPP sudah memberikan surat kepada presiden agar bisa di masukkan PPPK di tahun mendatang. Saat ini untuk Kepres-nya belum ada. Tenaga administrasi belum masuk PPPK,” pungkasnya. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/