alexametrics
23.7 C
Kudus
Wednesday, July 6, 2022

Anggota Komisi II DPR RI Usulkan Rekonstruksi UU PMI

PATI – UU RI Nomor 18 pasal 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan direkonstruksi. Pasalnya, di peraturan tersebut banyak dikeluhkan calon migran dan menjadi hambatan.

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengaku ada persoalan/hambatan pada UU tersebut. Ia menerima aspirasi calon PMI mengenai syarat administrasi untuk memeroleh paspor.

”Ada beberapa kendala mengenai UU itu. Calon PMI terhambat adanya peraturan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten/Kota. Harus ada orang tua/wali yang diharuskan datang ke kantor,” katanya.


Menurutnya, sebagai legislatif pengawasan, ia perlu mengkawal kendala administratif. Bagaimana UU itu bisa direkontruksi atau pun dihapus jika perlu. Ini agar anak-anak bangsa yang ini bekerja keluar negeri dimudahkan.

”Ini memerlukan pengawasan di BP2MI, Disnaker, dan Imigrasi. Ini menyangkut sistem nasional. Tentunya, saya mendorong komunikasi lintas kementerian maupun badan. Dalam hal ini BP2MI, Imigrasi, dan Kapolri. Juga lintas komisi yang ada di DPR RI,” ucapnya.

Baca Juga :  Diduga Tenggelam di Laut, Siswa SMK asal Cirebon Hilang saat PKL di Juwana

Kepala UPT BP2MI Semarang Pujiono menambahkan, soal pasal enam itu sebenarnya tak menjadi hambatan. Tapi, kalau tidak ada penambahan persyaratan dari pemerintah daerah (Pemda).

”Ada yang diminta mendatangkan orang tua. Adanya rekomendasi untuk rekonstruksi ini untuk membedakan antara pekerja dan turis,” paparnya.

Sementara itu, pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Diskanertrans) Kabupaten Pati tetap mengikuti aturan yang berlaku. Soal adanya perubahan UU menyesuaikan rekomendasi.

”Intinya menyesuaikan aturan yang berlaku. Sebenarnya, pekerja migran ini diatas usia 18 tahun tidak memerlukan wali. Sudah bisa mewakili atas dirinya sendiri. Beda cerita kalau di bawah 18 tahun. Itu tak boleh. Bisa melanggar UU Perlindungan Anak,” tukas Kabid Pelatihandan Produktivitas pada Disnakertrans setempat Agus Sunarko. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – UU RI Nomor 18 pasal 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan direkonstruksi. Pasalnya, di peraturan tersebut banyak dikeluhkan calon migran dan menjadi hambatan.

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengaku ada persoalan/hambatan pada UU tersebut. Ia menerima aspirasi calon PMI mengenai syarat administrasi untuk memeroleh paspor.

”Ada beberapa kendala mengenai UU itu. Calon PMI terhambat adanya peraturan rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten/Kota. Harus ada orang tua/wali yang diharuskan datang ke kantor,” katanya.

Menurutnya, sebagai legislatif pengawasan, ia perlu mengkawal kendala administratif. Bagaimana UU itu bisa direkontruksi atau pun dihapus jika perlu. Ini agar anak-anak bangsa yang ini bekerja keluar negeri dimudahkan.

”Ini memerlukan pengawasan di BP2MI, Disnaker, dan Imigrasi. Ini menyangkut sistem nasional. Tentunya, saya mendorong komunikasi lintas kementerian maupun badan. Dalam hal ini BP2MI, Imigrasi, dan Kapolri. Juga lintas komisi yang ada di DPR RI,” ucapnya.

Baca Juga :  Protes, 10 Tahun Kerja Upah hanya Naik Seribu

Kepala UPT BP2MI Semarang Pujiono menambahkan, soal pasal enam itu sebenarnya tak menjadi hambatan. Tapi, kalau tidak ada penambahan persyaratan dari pemerintah daerah (Pemda).

”Ada yang diminta mendatangkan orang tua. Adanya rekomendasi untuk rekonstruksi ini untuk membedakan antara pekerja dan turis,” paparnya.

Sementara itu, pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Diskanertrans) Kabupaten Pati tetap mengikuti aturan yang berlaku. Soal adanya perubahan UU menyesuaikan rekomendasi.

”Intinya menyesuaikan aturan yang berlaku. Sebenarnya, pekerja migran ini diatas usia 18 tahun tidak memerlukan wali. Sudah bisa mewakili atas dirinya sendiri. Beda cerita kalau di bawah 18 tahun. Itu tak boleh. Bisa melanggar UU Perlindungan Anak,” tukas Kabid Pelatihandan Produktivitas pada Disnakertrans setempat Agus Sunarko. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/