alexametrics
31.5 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Kecewa Kenaikan Upah Rp 15 Ribu, Buruh di Pati Audiensi ke DPRD

PATI — Sejumlah perkumpulan buruh mendatangi DPRD Pati untuk audiensi soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) kemarin. Buruh kecewa dengan kenaikan upah Rp 15 ribu pada 2022.
UMK Kabupaten Pati tahun depan sebesar Rp 1.968.339. Itu berdasarkan keputusan gubernur Jateng yang diajukan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Dibandingkan dengan UMK tahun ini (Rp1.953.000), ada kenaikan Rp 15.339 atau 0,9 persen dari upah yang akan direalisasikan tahun depan tersebut.
Kenaikan UMK itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut indikator naik dan tidaknya UMK ditentukan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi di Pati mengalami kenaikan 0,97 persen. Untuk tingkat inflasi 1,28 persen.
Salah satu buruh Sri Muji merasa kecewa dengan kenaikan tersebut. Soalnya, tak sepadan dengan hasil kerjanya di pabrik.
”Aslinya kecewa, tapi mau apalagi. Itu keputusan yang tak bisa dirubah. Memang mengutamakan undang-undang. Setidaknya hati nurani juga dipakai. Sekiranya layak apa tidak untuk karyawan,” paparnya.
Terkait masalah UMK pihaknya menyadari adanya pandemi Covid-19. Namun, berdasarkan gubernur UMK tidak bisa disamaratakan. ”Dari SK Gubernur Jateng seperti itu. Mungkin di Pati ini adil, tapi di Kudus belum tentu. Inginnya, dari surat perintah gubernur itu ada yang menjembatani. Kalau pekerja tidak digubris pengusaha. Mungkin Apindo dan dewan bisa,” paparnya.
Pekerja pabrik Arif Wibowo juga melontarkan kekecewaannya. Pihaknya tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, para buruh tidak bisa memberikan masukan.
”Dulu ada PP 78 itu. Itu membatasi UMK dengan persentase. Dulu buruh juga bisa memberikan input kebutuhan hidup layak (KLH). Sekarang buruh tidak bisa. Langsung ada formulanya tanpa ada input buruh,” jelasnya.
Pihaknya berharap adanya kajian ulang soal PP nomor 36 ini. Harapanya, standar kebutuhan buruh ini diakomodasi dengan layak. ”Mau menginjak di angka Rp 2 juta saja dijegal. Mohon agar ada revisi atau kajian.
Menanggapi ini, Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto menuturkan, akan menjembatani antara buruh, APINDO, dan dinas terkait. Pihaknya akan berupaya agar suara para buruh ini bisa terealisasi.
”Nanti akan melihat mana perusahan yang sudah membuatkan struktur upah dan skala upah. Endingnya nanti di sana. Nanti dari pengawas (Disnakertrans, Red) akan mengawasi. Ngoyaki untuk membuat struktur upah pada perusahaan,” imbuhnya. (adr/him)

Baca Juga :  Geruduk DPRD, Mahasiswa Pendemo Sampaikan Protes Kenaikan Harga





Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI — Sejumlah perkumpulan buruh mendatangi DPRD Pati untuk audiensi soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) kemarin. Buruh kecewa dengan kenaikan upah Rp 15 ribu pada 2022.
UMK Kabupaten Pati tahun depan sebesar Rp 1.968.339. Itu berdasarkan keputusan gubernur Jateng yang diajukan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Dibandingkan dengan UMK tahun ini (Rp1.953.000), ada kenaikan Rp 15.339 atau 0,9 persen dari upah yang akan direalisasikan tahun depan tersebut.
Kenaikan UMK itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut indikator naik dan tidaknya UMK ditentukan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi di Pati mengalami kenaikan 0,97 persen. Untuk tingkat inflasi 1,28 persen.
Salah satu buruh Sri Muji merasa kecewa dengan kenaikan tersebut. Soalnya, tak sepadan dengan hasil kerjanya di pabrik.
”Aslinya kecewa, tapi mau apalagi. Itu keputusan yang tak bisa dirubah. Memang mengutamakan undang-undang. Setidaknya hati nurani juga dipakai. Sekiranya layak apa tidak untuk karyawan,” paparnya.
Terkait masalah UMK pihaknya menyadari adanya pandemi Covid-19. Namun, berdasarkan gubernur UMK tidak bisa disamaratakan. ”Dari SK Gubernur Jateng seperti itu. Mungkin di Pati ini adil, tapi di Kudus belum tentu. Inginnya, dari surat perintah gubernur itu ada yang menjembatani. Kalau pekerja tidak digubris pengusaha. Mungkin Apindo dan dewan bisa,” paparnya.
Pekerja pabrik Arif Wibowo juga melontarkan kekecewaannya. Pihaknya tak bisa berbuat banyak. Pasalnya, para buruh tidak bisa memberikan masukan.
”Dulu ada PP 78 itu. Itu membatasi UMK dengan persentase. Dulu buruh juga bisa memberikan input kebutuhan hidup layak (KLH). Sekarang buruh tidak bisa. Langsung ada formulanya tanpa ada input buruh,” jelasnya.
Pihaknya berharap adanya kajian ulang soal PP nomor 36 ini. Harapanya, standar kebutuhan buruh ini diakomodasi dengan layak. ”Mau menginjak di angka Rp 2 juta saja dijegal. Mohon agar ada revisi atau kajian.
Menanggapi ini, Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto menuturkan, akan menjembatani antara buruh, APINDO, dan dinas terkait. Pihaknya akan berupaya agar suara para buruh ini bisa terealisasi.
”Nanti akan melihat mana perusahan yang sudah membuatkan struktur upah dan skala upah. Endingnya nanti di sana. Nanti dari pengawas (Disnakertrans, Red) akan mengawasi. Ngoyaki untuk membuat struktur upah pada perusahaan,” imbuhnya. (adr/him)

Baca Juga :  NU Pati Bangkitkan Lembaga Advokasi Buruh di Momentum Sumpah Pemuda





Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/