alexametrics
26.2 C
Kudus
Wednesday, May 18, 2022

Begini Penjelasan Disnakertrans Pati Terkait Mandeknya Transmigrasi

PATI – Meskipun saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) turun level dua tak banyak pengaruh. Program transimgrasi belum dilaksanakan.

Program transmigrasi sudah tidak ada sejak 2020 lalu. Padahal, program ini sebelumnya tiap tahun diprogramkan. ”Tak ada transmigrasi. Terakhir ada angkatan 2019 lalu,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pati Tri Hariyama dinkonfirmasi kemarin.

Pada pemberangkatan sebelumnya, terdaftar sebanyak tujuh KK yang terdiri dari 30 orang. Meliputi, lima KK (20 jiwa) di Lamandau, Kalimantan Tengah dan dua KK (10 jiwa) di Muna, Sulawesi Tenggara.


Menurutnya, adanya covid-19 membuat pihak pemerintah tak bisa melaksanakan program ini. Pandemi covid-19 membuat program tersebut dihentikan sementara. Selain itu, tidak dianggarkan pemerintah.

”Tidak ada anggaran, tidak ada program. Kami tidak bisa semerta-merta meninjau sendiri ke lokasi. Perlu anggaran itu. Provinsi juga belum membuka untuk transmigrasi. Semua orang berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Soalnya banyak program yang tertunda,” paparnya.

Sebenarnya, setiap warga yang mengikuti program ini mendapatkan fasilitas uang saku Rp 10 juta. Selain itu, ada bekal alat bertani, satu unit rumah, tanah dua hektare, dan biaya hidup 1,5 tahun dari pemerintah.

Baca Juga :  Ada Kejanggalan, Pimpinan DPRD Pati Minta Pengisian Perangkat Desa Ditunda

”Setiap keluarga yang mengikuti transmigrasi akan mendapat pengundian untuk penempatan tempat tinggal. Untuk lahan sendiri masing-masing keluarga mendapat dua hektare. Sertifikat keluar setelah lima tahun disana,” tuturnya.

Termasuk luas tanah halaman rumah dan juga tanah lahan yang akan digarap. Menurutnya, minat ikut transmigrasi lantaran ingin mengubah nasib.

Tak banyak yang tahu soal program transmigrasi. Kata dia, biasanya pihaknya mensosialisasi hingga ke desa. Kemudian akan dilakukan surve. ”Tak semerta-merta memberangkatkan transimgran. Harus diketahui latar belakang. Misalnya daerah A mayoritas petani akan didata. Harus sinkron dengan kuota transmigran untuk petani. Agar tidak miss komunikasi,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga 2024 rencananya fokus pada program yang sudah direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Di antaranya menyangkut ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, dan memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar.

”Kalau transmigrasi kan harapannya meningkatkan ekonomi. Peserta membawa keluarganya untuk mengadu nasib ke luar Jawa. Mereka diberi lahan dua hektare untuk mengolah itu. Tapi tahun ini tidak ada program tersebut. Pandemi banyak program yang tertunda,” pungkasnya. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Meskipun saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) turun level dua tak banyak pengaruh. Program transimgrasi belum dilaksanakan.

Program transmigrasi sudah tidak ada sejak 2020 lalu. Padahal, program ini sebelumnya tiap tahun diprogramkan. ”Tak ada transmigrasi. Terakhir ada angkatan 2019 lalu,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pati Tri Hariyama dinkonfirmasi kemarin.

Pada pemberangkatan sebelumnya, terdaftar sebanyak tujuh KK yang terdiri dari 30 orang. Meliputi, lima KK (20 jiwa) di Lamandau, Kalimantan Tengah dan dua KK (10 jiwa) di Muna, Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, adanya covid-19 membuat pihak pemerintah tak bisa melaksanakan program ini. Pandemi covid-19 membuat program tersebut dihentikan sementara. Selain itu, tidak dianggarkan pemerintah.

”Tidak ada anggaran, tidak ada program. Kami tidak bisa semerta-merta meninjau sendiri ke lokasi. Perlu anggaran itu. Provinsi juga belum membuka untuk transmigrasi. Semua orang berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Soalnya banyak program yang tertunda,” paparnya.

Sebenarnya, setiap warga yang mengikuti program ini mendapatkan fasilitas uang saku Rp 10 juta. Selain itu, ada bekal alat bertani, satu unit rumah, tanah dua hektare, dan biaya hidup 1,5 tahun dari pemerintah.

Baca Juga :  Imlek, Kelenteng Hok Tik Bio Pati Bagikan Ribuan Sembako dan Kue Keranjang

”Setiap keluarga yang mengikuti transmigrasi akan mendapat pengundian untuk penempatan tempat tinggal. Untuk lahan sendiri masing-masing keluarga mendapat dua hektare. Sertifikat keluar setelah lima tahun disana,” tuturnya.

Termasuk luas tanah halaman rumah dan juga tanah lahan yang akan digarap. Menurutnya, minat ikut transmigrasi lantaran ingin mengubah nasib.

Tak banyak yang tahu soal program transmigrasi. Kata dia, biasanya pihaknya mensosialisasi hingga ke desa. Kemudian akan dilakukan surve. ”Tak semerta-merta memberangkatkan transimgran. Harus diketahui latar belakang. Misalnya daerah A mayoritas petani akan didata. Harus sinkron dengan kuota transmigran untuk petani. Agar tidak miss komunikasi,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga 2024 rencananya fokus pada program yang sudah direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Di antaranya menyangkut ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, dan memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar.

”Kalau transmigrasi kan harapannya meningkatkan ekonomi. Peserta membawa keluarganya untuk mengadu nasib ke luar Jawa. Mereka diberi lahan dua hektare untuk mengolah itu. Tapi tahun ini tidak ada program tersebut. Pandemi banyak program yang tertunda,” pungkasnya. (him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/