alexametrics
27.2 C
Kudus
Thursday, August 4, 2022

Jabatan Kades Enam Tahun di Pati Dirasa Kurang, Ini Alasannya

PATI – Masa jabatan kepala desa (Kades) di Kabupaten Pati selama enam tahun dirasa masih kurang. Karenanya, para Kades mengusulkan perpanjangan masa jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga : Kades Tlogorejo Pati Diduga Rekayasa SK Jabatan Sekdes dalam Seleksi Perangkat Desa

Para kades berdalih jabatan enam tahun itu belum bisa sepenuhnya menerapkan program desa. Visi-misi yang disampaikan saat mencalonkan diri juga belum terpenuhi.


”Jabatan enam tahun itu masih rawan dengan konflik antara pendukung. Jadi, sudah sewajarnya kami mengusulkan perpanjangan masa jabatan ke Kemendagri,” terang Kades Semampir, Parmono pada Rabu (3/8).

Dalam usulannya, para kades perwakilan Pati yang didampingi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beberapa waktu lalu meminta agar masa jabatannya bisa dikembalikan seperti semula. Yakni masa jabatan delapan tahun dengan tiga periode atau sepuluh tahun dengan dua periode.

”Alasan pengusulan ini juga agar para kades bisa lebih fokus untuk menata program dan pembangunan yang ada di desa. Kemudian menstabilkan antara pendukung yang jadi dan tidak jadi. Sehingga desa bisa kondusif,” ujarnya.

Baca Juga :  Dispermades Pati Adakan Sosialisasi Percepatan Pencarian Dana Desa

Untuk usulan masa jabatan kades selama delapan tahun dengan tiga periode atau sepuluh tahun dengan dua periode, diberlakukan tidak hanya di Kabupaten Pati saja. Melainkan untuk para kades di seluruh Indonesia.

”Hasil koordinasi dengan Dirjen Kemendagri melalui Ditjen Pemerintahan Desa Suharso dan Ditjen Otda sangat merespon. Bahkan Bupati Pati meski terlambat juga sudah memasukkan usulan jabatan sepuluh tahun dua periode itu,” paparnya.

Pramono menuturkan, sebelumnya untuk UU 99 nomor 22 jabatan Kades 5 tahun. Namun dengan adanya UU nomor 32 tahun 2004, itu menjadi 10 tahun. Lalu dengan adanya UU Desa Nomor 6 tahun 2014, jabatan kades menjadi enam tahun, jadi bicara soal UU jabatan atau aturan kades sudah ada dasarnya, yang itu sudah ter-cover pada UU tahun 2004,

”Kami kawal sama-sama itu UU-nya. Karena dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2014 itu bisa segera direvisi atau dicabut,” tukasnya. (adr/war)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Masa jabatan kepala desa (Kades) di Kabupaten Pati selama enam tahun dirasa masih kurang. Karenanya, para Kades mengusulkan perpanjangan masa jabatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga : Kades Tlogorejo Pati Diduga Rekayasa SK Jabatan Sekdes dalam Seleksi Perangkat Desa

Para kades berdalih jabatan enam tahun itu belum bisa sepenuhnya menerapkan program desa. Visi-misi yang disampaikan saat mencalonkan diri juga belum terpenuhi.

”Jabatan enam tahun itu masih rawan dengan konflik antara pendukung. Jadi, sudah sewajarnya kami mengusulkan perpanjangan masa jabatan ke Kemendagri,” terang Kades Semampir, Parmono pada Rabu (3/8).

Dalam usulannya, para kades perwakilan Pati yang didampingi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beberapa waktu lalu meminta agar masa jabatannya bisa dikembalikan seperti semula. Yakni masa jabatan delapan tahun dengan tiga periode atau sepuluh tahun dengan dua periode.

”Alasan pengusulan ini juga agar para kades bisa lebih fokus untuk menata program dan pembangunan yang ada di desa. Kemudian menstabilkan antara pendukung yang jadi dan tidak jadi. Sehingga desa bisa kondusif,” ujarnya.

Baca Juga :  Gara-Gara Sengketa Tanah Sekolah, Kepala SD N 2 Dukuhseti Pati Akhirnya Dimutasi

Untuk usulan masa jabatan kades selama delapan tahun dengan tiga periode atau sepuluh tahun dengan dua periode, diberlakukan tidak hanya di Kabupaten Pati saja. Melainkan untuk para kades di seluruh Indonesia.

”Hasil koordinasi dengan Dirjen Kemendagri melalui Ditjen Pemerintahan Desa Suharso dan Ditjen Otda sangat merespon. Bahkan Bupati Pati meski terlambat juga sudah memasukkan usulan jabatan sepuluh tahun dua periode itu,” paparnya.

Pramono menuturkan, sebelumnya untuk UU 99 nomor 22 jabatan Kades 5 tahun. Namun dengan adanya UU nomor 32 tahun 2004, itu menjadi 10 tahun. Lalu dengan adanya UU Desa Nomor 6 tahun 2014, jabatan kades menjadi enam tahun, jadi bicara soal UU jabatan atau aturan kades sudah ada dasarnya, yang itu sudah ter-cover pada UU tahun 2004,

”Kami kawal sama-sama itu UU-nya. Karena dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2014 itu bisa segera direvisi atau dicabut,” tukasnya. (adr/war)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/