alexametrics
32.5 C
Kudus
Friday, August 12, 2022

Warga Eks Kawasan Lokalisasi LI Pati Ngadu ke Ombudsman

PATI – Warga eks kawasan lokalisasi Lorok Indah (LI) Pati melaporkan Pemkab Pati ke Ombudsman. Ini menyusul pembongkaran seluruh bangunan di lokalisasi tersebut.

Saat dikonfirmasi, Bupati Pati Haryanto mengaku memang sudah ada klarifikasi dari Ombudsman. Katanya soal gugatan itu hanya klarifikasi. Sifatnya koordinasi. ”Sana (pemilik lahan, Red) lapor. Kami jelaskan kepada Ombudsman. Saya jawab tertulis dan secara lisan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin pun membenarkan. Pihaknya memaparkan soal perubahan RTRW itu. Berdasarkan paparannya, sebelumnya wilayah LI di tengah persawahan itu, tidak semua lahan kering. Banyak yang lahan hijau. ”Ketika berubah menjadi lahan kering, tidak ada pemberitahuan ke kami (DPRD, Red). Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2011 lahan itu hijau. Kami revisi Perda Tahun 2021 ini, muncul Perda Nomor 2 Tahun 2021 juga menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ujarnya.

Baca Juga :  Kronologi Tenggelamnya Siswa SMK asal Cirebon saat Magang di Kapal Juwana

Dia mengaku, perubahan pada Perda RTRW sudah melalui proses yang benar. Salah satunya, dengan mengadakan public hiring. Beberapa tokoh agama, pemuda, dan masyarakat diundang. Adapula kajian. Dia menuturkan, apa yang diputuskan bupati tidak serta-merta keinginan sendiri. Tapi menyangkut banyak pihak. Di antaranya, tokoh agama dari NU, Ansor, forum kerukunan umat beragama (FKUB), Muhammadiyah, dan MUI.

Terpisah, Ketua Paguyuban LI Mastur mengaku, rekan-rekannya belum bisa menerima keputusan bupati. Sebab, kawasan LI ditempati rumah tangga. ”Misalnya, disuruh merobohkan tidak ada yang menampung, (penghuni LI, Red) mau bertempat di mana,” imbuhnya. (lin)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Warga eks kawasan lokalisasi Lorok Indah (LI) Pati melaporkan Pemkab Pati ke Ombudsman. Ini menyusul pembongkaran seluruh bangunan di lokalisasi tersebut.

Saat dikonfirmasi, Bupati Pati Haryanto mengaku memang sudah ada klarifikasi dari Ombudsman. Katanya soal gugatan itu hanya klarifikasi. Sifatnya koordinasi. ”Sana (pemilik lahan, Red) lapor. Kami jelaskan kepada Ombudsman. Saya jawab tertulis dan secara lisan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin pun membenarkan. Pihaknya memaparkan soal perubahan RTRW itu. Berdasarkan paparannya, sebelumnya wilayah LI di tengah persawahan itu, tidak semua lahan kering. Banyak yang lahan hijau. ”Ketika berubah menjadi lahan kering, tidak ada pemberitahuan ke kami (DPRD, Red). Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2011 lahan itu hijau. Kami revisi Perda Tahun 2021 ini, muncul Perda Nomor 2 Tahun 2021 juga menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ujarnya.

Baca Juga :  Pemkab Pati Tetapkan 12 Desa Wisata, Mana Saja?

Dia mengaku, perubahan pada Perda RTRW sudah melalui proses yang benar. Salah satunya, dengan mengadakan public hiring. Beberapa tokoh agama, pemuda, dan masyarakat diundang. Adapula kajian. Dia menuturkan, apa yang diputuskan bupati tidak serta-merta keinginan sendiri. Tapi menyangkut banyak pihak. Di antaranya, tokoh agama dari NU, Ansor, forum kerukunan umat beragama (FKUB), Muhammadiyah, dan MUI.

Terpisah, Ketua Paguyuban LI Mastur mengaku, rekan-rekannya belum bisa menerima keputusan bupati. Sebab, kawasan LI ditempati rumah tangga. ”Misalnya, disuruh merobohkan tidak ada yang menampung, (penghuni LI, Red) mau bertempat di mana,” imbuhnya. (lin)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/