alexametrics
25.9 C
Kudus
Monday, July 4, 2022

Batas Pembongkaran Mandiri Berakhir, Pemkab Pati Bongkar Kawasan LI

PATI – Batas waktu pembongkaran bangunan Lorong Indah (LI) secara mandiri oleh pemilik berakhir pada Senin (31/1). Maka pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati akan melakukan pembongkaran atas bangunan gedung di sana.

Hal ini merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati Ahmad Faisal Nomor: 360 / 27838 Tentang Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kawasan Lorok Indah.

Surat Keputusan yang ditandatangani Faisal itu menyebutkan bahwa jika pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai bangunan. Itu terhitung 30 hari kalender sejak berlakunya surat perintah pembongkaran (1 Januari, Red). Maka pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran atas bangunan gedung dimaksud.


Sebelum masa bongkar mandiri berakhir, pihaknya telah mengirimkan tiga kali surat peringatan. Peringatan pertama melalui Surat Bupati Pati Nomor: 304/3411 pada 1 Oktober 2021.

Adapun surat peringatan kedua yang dikirim adalah surat kepala DPUTR Nomor: 360/22967 pada 1 November 2021. Lalu, pada 1 Desember 2021, Pihaknya kembali mengirimkan surat peringatan ketiga melalui Surat Kepala DPUTR Kabupaten Pati Nomor: 360/25345.

Pembongkaran bangunan itu, menurut Keputusan kepala DPUTR Kabupaten Pati Nomor : 360 / 27838 Tentang Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kawasan Lorok Indah, perlu dilakukan lantaran sejumlah alasan.

Pertama, karena melanggar Pasal 70 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Regulasi ini menjelaskan bahwa bangunan gedung dapat dibongkar antara lain disebabkan karena tidak memiliki IMB.

Baca Juga :  Layanan Kemoterapi di RS Keluarga Sehat Pati Sudah Tercover BPJS Kesehatan

Kedua, bangunan di kawasan LI berada di kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Itu mengacu pada peta rencana pola ruang Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Lalu berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. ”Berdasarkan peraturan-peraturan itu, pemanfaatan ruang atas kawasan LI tidak sesuai dengan rencana penataan ruang. Dan dapat dikenakan sanksi administratif,” ujarnya.

Sesuai rencana penataan ruang, lanjut dia, kawasan LI semestinya untuk lahan pertanian produktif. Bukannya ada bangunan di atasnya. Apalagi sampai berkembang menjadi lokasi prostitusi. Tentu hal itu melanggar aturan yang ada.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya sudah merapatkan persoalan tersebut dengan berbagai dinas terkait. Bahkan sudah melayangkan beberapa surat peringatan.

”Sudah rapat berkali-kali. Nasib LI sudah saya sampaikan, dan disepakati Forkompinda. Kalau toh dipakai berjualan tidak mungkin. Palingan yang jajan disana ada kepentingan lain. Ini final. Akan dibongkar,” tergas Haryanto. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

PATI – Batas waktu pembongkaran bangunan Lorong Indah (LI) secara mandiri oleh pemilik berakhir pada Senin (31/1). Maka pemerintah kabupaten (Pemkab) Pati akan melakukan pembongkaran atas bangunan gedung di sana.

Hal ini merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati Ahmad Faisal Nomor: 360 / 27838 Tentang Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kawasan Lorok Indah.

Surat Keputusan yang ditandatangani Faisal itu menyebutkan bahwa jika pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai bangunan. Itu terhitung 30 hari kalender sejak berlakunya surat perintah pembongkaran (1 Januari, Red). Maka pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran atas bangunan gedung dimaksud.

Sebelum masa bongkar mandiri berakhir, pihaknya telah mengirimkan tiga kali surat peringatan. Peringatan pertama melalui Surat Bupati Pati Nomor: 304/3411 pada 1 Oktober 2021.

Adapun surat peringatan kedua yang dikirim adalah surat kepala DPUTR Nomor: 360/22967 pada 1 November 2021. Lalu, pada 1 Desember 2021, Pihaknya kembali mengirimkan surat peringatan ketiga melalui Surat Kepala DPUTR Kabupaten Pati Nomor: 360/25345.

Pembongkaran bangunan itu, menurut Keputusan kepala DPUTR Kabupaten Pati Nomor : 360 / 27838 Tentang Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung di Kawasan Lorok Indah, perlu dilakukan lantaran sejumlah alasan.

Pertama, karena melanggar Pasal 70 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Regulasi ini menjelaskan bahwa bangunan gedung dapat dibongkar antara lain disebabkan karena tidak memiliki IMB.

Baca Juga :  Layanan Kemoterapi di RS Keluarga Sehat Pati Sudah Tercover BPJS Kesehatan

Kedua, bangunan di kawasan LI berada di kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Itu mengacu pada peta rencana pola ruang Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Lalu berdasarkan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. ”Berdasarkan peraturan-peraturan itu, pemanfaatan ruang atas kawasan LI tidak sesuai dengan rencana penataan ruang. Dan dapat dikenakan sanksi administratif,” ujarnya.

Sesuai rencana penataan ruang, lanjut dia, kawasan LI semestinya untuk lahan pertanian produktif. Bukannya ada bangunan di atasnya. Apalagi sampai berkembang menjadi lokasi prostitusi. Tentu hal itu melanggar aturan yang ada.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya sudah merapatkan persoalan tersebut dengan berbagai dinas terkait. Bahkan sudah melayangkan beberapa surat peringatan.

”Sudah rapat berkali-kali. Nasib LI sudah saya sampaikan, dan disepakati Forkompinda. Kalau toh dipakai berjualan tidak mungkin. Palingan yang jajan disana ada kepentingan lain. Ini final. Akan dibongkar,” tergas Haryanto. (adr/him)






Reporter: Andre Faidhil Falah

Most Read

Artikel Terbaru

/