RADAR KUDUS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam operasi yang diumumkan Selasa (3/3/2026) tersebut, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ikut diamankan.
Penindakan ini menjadi OTT ketujuh KPK sepanjang 2026, bertepatan dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim penyidik mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Baca Juga: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terciduk OTT, KPK Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya Bupati,” ujarnya kepada jurnalis di Jakarta.
Menurut Budi, Fadia tengah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Sesuai ketentuan dalam KUHAP, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut.
Rangkaian OTT Sepanjang 2026
Sebelum operasi di Pekalongan, KPK telah melakukan enam OTT lain pada awal 2026.
OTT pertama berlangsung 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
OTT kedua dilakukan 19 Januari 2026 dengan mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi.
Sehari kemudian, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait proyek dan dana CSR di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Masih pada 19 Januari 2026, KPK juga melakukan OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati, Sudewo.
Ia kemudian diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
OTT keempat dan kelima terjadi pada 4 Februari 2026. Salah satunya terkait proses restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin.
Pada hari yang sama, KPK juga mengungkap OTT terkait impor barang tiruan, dengan salah satu pihak yang diamankan adalah pejabat Bea Cukai.
Selanjutnya, OTT keenam diumumkan 5 Februari 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.
Sejumlah pejabat peradilan dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka.
OTT ketujuh yang diumumkan 3 Maret 2026 inilah yang menyeret nama Fadia Arafiq.