RADAR KUDUS - ASEAN menyambut anggota terbarunya, Timor Leste pada 26 Oktober 2025.
Negara kecil yang berbatasan langsung dengan Indonesia, tepatnya dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini memiliki sejarah panjang dan kompleks dengan Indonesia.
Banyak orang masih bertanya-tanya, mengapa Timor Leste bisa menjadi negara sendiri, padahal dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia?
Indonesia berdiri sebagai negara karena wilayah-wilayahnya bersatu melawan penjajah yang sama, yakni Belanda.
Namun, Timor Timur memiliki sejarah kolonial yang berbeda. Wilayah ini sejak awal dijajah oleh Portugal, bukan Belanda.
Karena itulah, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Timor Timur tidak termasuk dalam wilayah Indonesia.
Situasi berubah ketika Portugal mulai meninggalkan Timor Timur pada pertengahan 1970-an.
Kekosongan kekuasaan memicu perpecahan di internal masyarakat Timor Timur. Sebagian kelompok ingin bergabung dengan Indonesia, sementara kelompok lain menginginkan kemerdekaan penuh.
Salah satu kelompok yang paling menonjol adalah Fretilin, yang memiliki pandangan politik kiri dan dianggap berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.
Pada masa itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemerintah Indonesia memandang situasi di Timor Timur sebagai ancaman, baik secara ideologis maupun geopolitik.
Dengan alasan menjaga stabilitas regional dan mencegah pengaruh asing, Indonesia kemudian melakukan intervensi militer dan mendorong integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia.
Namun, sejumlah analis dan sejarawan menilai bahwa selain alasan stabilitas, terdapat kepentingan lain, termasuk kekhawatiran terhadap keberhasilan Fretilin serta potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas.
Intervensi tersebut menjadi awal dari pendudukan militer Indonesia di Timor Timur. Pasukan Indonesia mendarat melalui darat, laut, dan udara.
Ibu kota Timor Timur dibombardir, dan wilayah tersebut secara bertahap berada di bawah kendali militer.
Konflik pun berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam periode ini, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia.
Serangan, penangkapan, penyiksaan, hingga kelaparan meluas di tengah masyarakat sipil. Banyak laporan menyebutkan bahwa kekerasan menyasar kelompok-kelompok yang dianggap mendukung kemerdekaan.
Berbagai penelitian dan laporan organisasi internasional memperkirakan bahwa sekitar seperempat populasi Timor Timur meninggal dunia akibat konflik berkepanjangan ini. Skala kekerasan tersebut bahkan oleh sebagian pihak disebut sebagai genosida.
Awalnya, tragedi ini tidak banyak diketahui dunia internasional. Namun, situasi berubah setelah beberapa peristiwa besar terjadi, termasuk penembakan terhadap aktivis kemerdekaan dan penyerangan terhadap aksi damai warga sipil.
Tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia saat itu, seorang jurnalis asing berhasil merekam kekerasan tersebut.
Rekaman ini menyebar luas dan memicu kecaman internasional terhadap Indonesia.
Tekanan global terus meningkat, sementara kondisi politik di dalam negeri Indonesia sendiri memburuk.
Kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998 menjadi titik balik. Presiden penggantinya, B.J. Habibie, mengambil keputusan penting dengan memberikan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Dalam referendum tersebut, mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka. Namun, keputusan itu tidak langsung mengakhiri konflik.
Kelompok pro-integrasi dan kekerasan masih terjadi setelah hasil referendum diumumkan. Situasi semakin memburuk hingga akhirnya komunitas internasional turun tangan.
Pasukan Indonesia ditarik, dan proses transisi menuju kemerdekaan dimulai. Pada akhirnya, Timor Timur resmi merdeka dan berubah nama menjadi Timor Leste.
Meski begitu, proses pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu tidak berjalan tuntas.
Sejumlah nama besar di militer Indonesia disebut-sebut terlibat, tetapi hanya sedikit yang diproses secara hukum.
Banyak di antaranya dibebaskan atau tidak pernah diadili, bahkan tetap menempati posisi penting di pemerintahan.
Kini, Timor Leste berdiri sebagai negara berdaulat. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup cepat, termasuk setelah pandemi. (Ghina)
Editor : Mahendra Aditya