SIMAK! Ini Bocoran CPNS 2026 dari MenPANRB, Fresh Graduate Siap-Siap
RADAR KUDUS - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan sinyal kuat terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.
Dalam rencana kali ini, fokus utama rekrutmen akan diarahkan khusus bagi para lulusan baru atau fresh graduate.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan penghitungan mendalam terkait kebutuhan abdi negara yang baru.
Proses tersebut bergantung pada usulan kebutuhan pegawai yang diajukan oleh setiap kementerian dan lembaga (K/L).
"Sedang kita hitung dulu. Kementerian dan lembaga tentunya harus sudah mempersiapkan diri untuk kebutuhan pegawainya," ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR, Senin (19/1/2026).
Menunggu Ketetapan Nasional
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal pembukaan seleksi ASN 2026.
Ia menjelaskan bahwa prosedur rekrutmen harus melalui beberapa tahapan krusial, mulai dari penetapan kebutuhan nasional hingga persetujuan formasi resmi.
Zudan menegaskan bahwa portal SSCASN tetap menjadi satu-satunya pintu resmi pendaftaran guna menjamin transparansi dan keamanan data pelamar.
Waspada Penipuan Berbasis AI (Deepfake)
Di tengah antusiasme masyarakat, BKN juga mengeluarkan peringatan keras terkait beredarnya video palsu di media sosial.
Video tersebut menampilkan sosok Kepala BKN Zudan Arif Fakhrulloh yang seolah-olah memberikan informasi pendaftaran CPNS 2026 dan mengarahkan penonton ke tautan ilegal.
Berdasarkan hasil analisis forensik digital, BKN memastikan video tersebut adalah produk manipulasi kecerdasan buatan atau deepfake.
Rekayasa tersebut memalsukan wajah dan suara agar terlihat autentik, namun gagal dalam konsistensi pencahayaan dan perilaku biologis wajah.
"Seluruh informasi dalam video tersebut adalah hoaks dan tidak pernah dikeluarkan oleh BKN. Video itu tidak dapat dijadikan rujukan apa pun," tegas Zudan melalui laman resmi BKN, Senin (26/1/2026).
Masyarakat diminta untuk tidak mengeklik tautan tidak dikenal yang berpotensi menjadi celah kejahatan siber dan selalu merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah. (*)
