Cara Cek di Info GTK dan Syarat Lengkap BSU Guru Non-ASN 2025

RADAR KUDUS - Akhir 2025 membawa angin segar bagi para pendidik, khususnya guru non-ASN dan non-sertifikasi.

Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru kembali digelontorkan dengan nilai fantastis: hingga Rp270 miliar.

Anggaran tersebut disiapkan sebagai bentuk perhatian negara terhadap guru yang selama ini mengajar dengan dedikasi tinggi, meski kerap berada di garis kesejahteraan yang tipis.

Pengumuman resmi ini disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Prof. Dr. H. Amien Suyitno, pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025.

Pesannya tegas: bantuan ini bukan sekadar insentif, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan pendidikan Indonesia.

Baca Juga: BSU Kemenag 2025 Cair! Ini Cara Guru Non-Sertifikasi Mendapatkannya

BSU dan Arah Baru Kebijakan Guru

BSU 2025 tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas dan kepastian karier guru melalui lonjakan formasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang meningkat hingga 700 persen.

Bagi guru, ini berarti dua hal sekaligus: peluang peningkatan kesejahteraan dan pengakuan profesional.

Guru yang berhasil lulus PPG akan berhak menerima tunjangan profesi, sementara mereka yang belum tersertifikasi tetap mendapat dukungan melalui BSU dan insentif rutin.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan strategi negara: kesejahteraan dan kualitas harus berjalan beriringan.

Guru Non-ASN Jadi Prioritas

Dalam skema BSU 2025, guru honorer dan guru non-ASN menjadi kelompok penerima utama. Banyak dari mereka tercatat memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan dan telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dua kriteria penting penerima bantuan.

Selain guru madrasah, BSU juga menyasar pendidik PAUD nonformal. Pemerintah ingin memastikan tidak ada guru yang tertinggal hanya karena status kepegawaiannya.

Besaran Bantuan yang Diterima

Untuk tahun 2025, BSU guru diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan mencapai Rp600.000. Di luar itu, guru non-ASN juga berhak menerima insentif tahunan senilai Rp2,1 juta, yang berasal dari bantuan Rp300.000 per bulan selama tujuh bulan.

Skema ini dirancang agar guru mendapatkan dukungan berkelanjutan, bukan bantuan sesaat yang cepat habis tanpa dampak berarti.

Cara Cek Status BSU di Info GTK

Bagi guru yang ingin memastikan apakah namanya terdaftar sebagai penerima BSU, pengecekan bisa dilakukan secara mandiri dan daring melalui sistem resmi pemerintah.

Akses Laman Info GTK

Langkah pertama, kunjungi laman info.gtk.dikdasmen.go.id. Login menggunakan akun PTK Dapodik masing-masing guru.

Cek Status Tunjangan

Setelah berhasil masuk, buka menu “Status Tunjangan”. Jika terdaftar sebagai penerima, informasi bantuan dan dokumen pendukung akan langsung muncul dan bisa diunduh.

Alternatif Akses Jika Login Bermasalah

Jika mengalami kendala login, guru dapat mengecek data melalui sistem Dapodik sesuai kewenangan, seperti ptk.datadik.kemdikdasmen.go.id untuk guru, atau melalui operator sekolah dan dinas pendidikan setempat.

Pentingnya Validasi Data Dapodik

Salah satu kunci kelancaran pencairan BSU adalah validitas data di Dapodik. Pemerintah mengimbau guru non-ASN segera memperbarui data pribadi, rekening bank, serta status keaktifan mengajar. Kesalahan kecil pada data bisa berujung pada tertundanya pencairan.

Tahapan Pencairan Insentif Guru

Setelah status penerima terkonfirmasi, guru perlu menyiapkan beberapa langkah administratif agar dana dapat dicairkan tanpa hambatan.

Unduh dan Tanda Tangani SPTJM

Guru wajib mengunduh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Info GTK, kemudian menandatanganinya di atas materai sesuai ketentuan.

Verifikasi SK dan Rekening

Pastikan nomor SK dan data rekening bank yang tercantum sudah benar. Jika ada ketidaksesuaian, segera laporkan ke dinas pendidikan.

Aktivasi Rekening Bank

Guru diminta mendatangi bank yang ditunjuk untuk aktivasi rekening, sekaligus mencetak buku tabungan dan kartu ATM sebagai sarana pencairan.

BSU Guru 2025 menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai memberi perhatian serius pada kesejahteraan pendidik non-ASN.

Di balik angka Rp270 miliar, ada harapan agar guru bisa mengajar dengan lebih tenang, fokus pada kualitas pembelajaran, dan tidak terus dibebani kecemasan ekonomi.

Bagi guru, langkah paling penting saat ini adalah proaktif: cek status di Info GTK, pastikan data Dapodik valid, dan ikuti prosedur resmi. Karena di era digital ini, bantuan negara hanya sejauh satu klik—asal datanya benar dan lengkap.