Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lestari Moerdijat: Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Daring Harus segera Diimplementasikan

R
Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI
Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI

JAKARTA - Sejumlah kebijakan perlindungan anak harus segera diimplementasikan dalam upaya menjawab berbagai dampak perkembangan teknologi dalam keseharian masyarakat.


Advertisement

"Kecepatan perkembangan teknologi yang tidak segera diantisipasi dengan baik berpotensi mengancam perkembangan fisik dan mental anak. Harus ada langkah nyata yang segera dan komprehensif untuk menjawab tantangan itu," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/10).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan, 4 dari 100 anak (laki-laki dan perempuan) pernah mengalami kekerasan seksual non kontak, dampak mengakses media sosial.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, mencatat 40% anak telah mengakses internet, meningkat menjadi 74% pada tahun 2023.

Advertisement

Catatan itu menunjukkan terjadi kenaikan cukup signifikan sebesar 34% dalam 5 tahun.

Menyikapi kondisi itu, menurut Lestari, kebijakan untuk melindungi anak dari dampak perkembangan teknologi itu harus segera diimplementasikan.

Pada 5 Agustus 2025 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029 sejatinya sudah diberlakukan.

Advertisement

Perpres tersebut diharapkan menjadi panduan bersama lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak.

Setidaknya ada 15 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam peta jalan itu.

Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, peta jalan perlindungan anak di ranah daring itu harus menjadi pemahaman bersama para pemangku kepentingan di 15 kementerian dan lembaga yang terkait.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mendorong agar upaya sosialisasi kebijakan tersebut ke sejumlah pihak segera dilakukan.

Karena, tegas Rerie, hanya dengan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan, kebijakan yang ada dapat diimplementasikan sesuai dengan yang direncanakan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, implementasi peta jalan perlindungan anak di ranah daring dapat segera menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses tumbuh kembang setiap generasi penerus bangsa di tanah air. (*)

Advertisement

Artikel Terkait

Gotong Royong di Tengah Modernisasi, Tradisi Kebersamaan yang Perlu Terus Dijaga

Gotong Royong di Tengah Modernisasi, Tradisi Kebersamaan yang Perlu Terus Dijaga

Gotong royong tetap relevan di tengah modernisasi. Tradisi ini memperkuat solidaritas, kepedulian, dan hubungan sosial masyarakat.

HUT ke-81, PMI Kudus Gelar Rangkaian Kegiatan Peduli Bergerak Bersama

HUT ke-81, PMI Kudus Gelar Rangkaian Kegiatan Peduli Bergerak Bersama

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kudus siap meriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) PMI ke-81 dengan sederet agenda sosial dan kemanusiaan.

Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI BO Rembang Hadirkan Apresiasi dan Layanan Sepenuh Hati untuk Nasab

Hari Pelanggan Nasional 2026, BRI BO Rembang Hadirkan Apresiasi dan Layanan Sepenuh Hati untuk Nasab

Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum bagi BRI BO Rembang untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh nasabah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer