alexametrics
29.4 C
Kudus
Monday, June 27, 2022

Sertifikasi Pembuat Keris Setara S2? Ini Penjelasannya

BALI – Wacana pembuatan sertifikasi untuk empu atau pembuat keris di Indonesia mulai dicanangkan, hal tersebut tak lepas dari tujuan pengembanngan karir pekerja bidang perkerisan. Meskipun pembuatan sertifikasi bisa melalui jalur nonformal, namun level dari sertifikasi profesi perkerisan ini bisa setara dengan pendidikan formal, bahkan bisa setara pendidikan S2.

Ide tersebut muncul dalam kegiatan Konvensi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Perkerisan di Balai Pelestari Nilai Budaya (BPNB) Bali, Selasa (28/9) yang melibatkan insan perkerisan dan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI). Acara ini digelar oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (Dit. PTLK), Jenderal Kebudayaan, Kemdikbudristek.

Tujuan kegiatan tersebut untuk memformulasikan kompetensi kerja bidang perkerisan di Indonesia yang nantinya digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam pengembanngan karir pekerja bidang perkerisan melalui pendidikan Ketua Kelompok Kerja Pembinaan Tenaga Kesenian dan Tradisi, Dit PTLK, Susiyanti mengatakan, kegiatan ini adalah konvensi tahapan awal. Saat ini sudah dilaksanakan penyusunan SKNII-nya, dan sudah ada berupa dokumen yang dikeluarkan dari Kemenaker.


“Tindak lanjutnya adalah pengesahan kerangka kualifikasi kerja nasional sudah masuk ke skema-skema dari masing-masing profesi. Profesi ini disertifikasikan baik melalui uji kompetensi maupun pengalaman atau portofolio yang ikut disertakan,” jelas dia.

“Kalau sudah empu-empu bisa portofolio. Kami harapkan konvensi lisensi atau dokumen resmi Kemenaker untuk bisa digunakan oleh masyarakat perkerisan atau praktisi perkerisan,” jelasnya.

Baca Juga :  Antusiasme Pecinta Sepak Bola Dorong Kebangkitan UMKM di Bali

Kegiatan ini diikuti sekitar 45 orang dari seuruh Indonesia. Mereka ada perwakilan setiap daerah dari Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara yang mengikuti kegiatan secara daring.

Output dari kegiatan ini adalah sebuah dokumen yang bisa nanti diimplementasikan oleh para pelaku praktisi perkerisan yang akan menempuh sertifikasi. Untuk di Bali dikatakan banyak perajin dari seni dan asosiasi.

“Di Bali ada sentra kerisnya. Dari Bali banyak mendukung ini. Kami berusaha menyelesaikan. Kami mencoba menyusun, menyempurnakan apa pernah disusun insan perkerisan. Karena insan perkerisan banyak yang sangat membutuhkan pengakuan kompetensi,” ujarnya.

Sekretaris Umum SNKI, Basuki Teguh Yuwono mengatakan, perlindungan pengakuan profesi perkerisan ini coba ditata, yakni sesuai manajemen yang pas atas kebutuhan dunia perkerisan modern. Masing-masing profesi itu memiliki standar atau jenjang level 4 sampai 7, yakni standar setara pendidikan S2. Katanya, pengakuan bidang profesi nonformal dapat disetarakan dengan pendidikan formal. “Harapan dari kegiatan ini menghasilkan konvensi yang bisa ditetapkan diakui bersama sehingga pengakuan dapat disahkan kemenaker,” jelasnya.

Dia mengatakan, dokumen ini penting karena pelestarian keris semakin menggeliat. Dikatakan, saat ini ada tiga aspek dasar, yakni penciptaan keris, konservasi keris, kuratorial keris. Sertifikasi pengjrajin keris ini merupakan bagian dari perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan dunia perkerisan sesuai UU Pemajuan Kebudayaan, ormal/ pelatihan/ pengalaman kerja.

BALI – Wacana pembuatan sertifikasi untuk empu atau pembuat keris di Indonesia mulai dicanangkan, hal tersebut tak lepas dari tujuan pengembanngan karir pekerja bidang perkerisan. Meskipun pembuatan sertifikasi bisa melalui jalur nonformal, namun level dari sertifikasi profesi perkerisan ini bisa setara dengan pendidikan formal, bahkan bisa setara pendidikan S2.

Ide tersebut muncul dalam kegiatan Konvensi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Perkerisan di Balai Pelestari Nilai Budaya (BPNB) Bali, Selasa (28/9) yang melibatkan insan perkerisan dan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI). Acara ini digelar oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (Dit. PTLK), Jenderal Kebudayaan, Kemdikbudristek.

Tujuan kegiatan tersebut untuk memformulasikan kompetensi kerja bidang perkerisan di Indonesia yang nantinya digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam pengembanngan karir pekerja bidang perkerisan melalui pendidikan Ketua Kelompok Kerja Pembinaan Tenaga Kesenian dan Tradisi, Dit PTLK, Susiyanti mengatakan, kegiatan ini adalah konvensi tahapan awal. Saat ini sudah dilaksanakan penyusunan SKNII-nya, dan sudah ada berupa dokumen yang dikeluarkan dari Kemenaker.

“Tindak lanjutnya adalah pengesahan kerangka kualifikasi kerja nasional sudah masuk ke skema-skema dari masing-masing profesi. Profesi ini disertifikasikan baik melalui uji kompetensi maupun pengalaman atau portofolio yang ikut disertakan,” jelas dia.

“Kalau sudah empu-empu bisa portofolio. Kami harapkan konvensi lisensi atau dokumen resmi Kemenaker untuk bisa digunakan oleh masyarakat perkerisan atau praktisi perkerisan,” jelasnya.

Baca Juga :  Bantu Kelancaran PJJ, Kemenag Kembali Salurkan Paket Data Gratis

Kegiatan ini diikuti sekitar 45 orang dari seuruh Indonesia. Mereka ada perwakilan setiap daerah dari Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara yang mengikuti kegiatan secara daring.

Output dari kegiatan ini adalah sebuah dokumen yang bisa nanti diimplementasikan oleh para pelaku praktisi perkerisan yang akan menempuh sertifikasi. Untuk di Bali dikatakan banyak perajin dari seni dan asosiasi.

“Di Bali ada sentra kerisnya. Dari Bali banyak mendukung ini. Kami berusaha menyelesaikan. Kami mencoba menyusun, menyempurnakan apa pernah disusun insan perkerisan. Karena insan perkerisan banyak yang sangat membutuhkan pengakuan kompetensi,” ujarnya.

Sekretaris Umum SNKI, Basuki Teguh Yuwono mengatakan, perlindungan pengakuan profesi perkerisan ini coba ditata, yakni sesuai manajemen yang pas atas kebutuhan dunia perkerisan modern. Masing-masing profesi itu memiliki standar atau jenjang level 4 sampai 7, yakni standar setara pendidikan S2. Katanya, pengakuan bidang profesi nonformal dapat disetarakan dengan pendidikan formal. “Harapan dari kegiatan ini menghasilkan konvensi yang bisa ditetapkan diakui bersama sehingga pengakuan dapat disahkan kemenaker,” jelasnya.

Dia mengatakan, dokumen ini penting karena pelestarian keris semakin menggeliat. Dikatakan, saat ini ada tiga aspek dasar, yakni penciptaan keris, konservasi keris, kuratorial keris. Sertifikasi pengjrajin keris ini merupakan bagian dari perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan dunia perkerisan sesuai UU Pemajuan Kebudayaan, ormal/ pelatihan/ pengalaman kerja.

Most Read

Artikel Terbaru

/