alexametrics
30.3 C
Kudus
Saturday, May 28, 2022

Abraham Samad Berkomentar Tentang Pegawai Nonaktif KPK Jadi ASN Polri

JAKARTA – Penawaran posisi ASN oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 56 pegawai nonaktif KPK membuat mantan Ketua KPK, Abraham Samad, ikut angkat bicara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap atas polemik pemecatan tersebut, bukan malah merespons pengajuan pemidahan ke institusi lain.

“Menurut saya sebaiknya Presiden yang mengambil sikap yaitu dengan memerintahkan agar 56 pegawai KPK yang diberhentikan, segera diangkat menjadi ASN di KPK, bukan di tempat dan di instansi lain,” kata Samad, Rabu kemarin (29/9).

Samad menegaskan, para pegawai nonaktif KPK seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Ambarita Damanik dan lain-lainnya bukanlah para pegawai KPK yang mencari kerja. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK dengan sungguh-sungguh.


“Mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK secara sungguh-sungguh dan mereka pula yang selama ini tetap menjaga integritas KPK, dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Samad.

Baca Juga :  Mbak Rerie: Perbaikan Pengelolaan Museum Perlu Dukungan Semua Pihak

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar bisa merekrut pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Permohonan tersebut berbuah manis, karena Jokowi menyetujuinya.

Surat tersebut dilayangkan pada Jumat (24/9), tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnya Tipikor. Dimana, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain.

JAKARTA – Penawaran posisi ASN oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada 56 pegawai nonaktif KPK membuat mantan Ketua KPK, Abraham Samad, ikut angkat bicara. Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap atas polemik pemecatan tersebut, bukan malah merespons pengajuan pemidahan ke institusi lain.

“Menurut saya sebaiknya Presiden yang mengambil sikap yaitu dengan memerintahkan agar 56 pegawai KPK yang diberhentikan, segera diangkat menjadi ASN di KPK, bukan di tempat dan di instansi lain,” kata Samad, Rabu kemarin (29/9).

Samad menegaskan, para pegawai nonaktif KPK seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Ambarita Damanik dan lain-lainnya bukanlah para pegawai KPK yang mencari kerja. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK dengan sungguh-sungguh.

“Mereka adalah orang-orang yang selama ini berjuang memberantas korupsi di KPK secara sungguh-sungguh dan mereka pula yang selama ini tetap menjaga integritas KPK, dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” tegas Samad.

Baca Juga :  Tok! Seleksi CPNS 2022 Ditiadakan, Ini Penjelasan MenPAN-RB

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar bisa merekrut pegawai KPK yang tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri. Permohonan tersebut berbuah manis, karena Jokowi menyetujuinya.

Surat tersebut dilayangkan pada Jumat (24/9), tujuan dari permohonan menarik pegawai KPK tersebut, untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnya Tipikor. Dimana, ada tugas-tugas tambahan terkait upaya pencegahan dan upaya lain yang dilakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional serta kebijakan strategis yang lain.

Most Read

Artikel Terbaru

/