alexametrics
28 C
Kudus
Monday, July 25, 2022

Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga: Beragam Skenario Dukung Pemulihan Ekonomi Global

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan isu tersebut sebagai prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia. Berbagai kementerian/lembaga dari pusat dan daerah, termasuk juga dari pihak swasta terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Groups dan Engagement Groups G20 yang telah berlangsung sejak awal 2022 ini.

 

Presidensi G20 Indonesia sendiri fokus pada tiga prioritas utama. Yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.


 

Prioritas selanjutnya, mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.

 

”Ketiga topik utama tersebut, akan menjadi panduan bagi para pemimpin negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan. Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

 

Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga mengatakan, Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060. Negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.

 

”Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain. Yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi. Terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” tutur Menko Airlangga.

 

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security. Sebab, mereka akan mengalami musim dingin, sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia. Misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.

Baca Juga :  Pemerintah Dukung Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Porsi Kredit UMKM

 

 

 

”Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.

 

Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru. Salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca andemi Covid-19 ini. Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

 

Indonesia sendiri mempunyai program inklusi keuangan, antara lain mencakup digital financing melalui beragam produk fintech, serta program peningkatan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, yang diharapkan bisa direplikasi negara-negara lain di masa depan.

 

Airlangga menuturkan, hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia, reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa cepat dilakukan.

 

Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut World Bank, UU ini merupakan upaya reformasi besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Juga dapat meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital, dan pembentukan sovereign wealth fund (SWF).

 

Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya juga mengandung unsur green economy. Antara lain, pajak karbon yang akan diterapkan pada pertengahan tahun ini. ”Jadi, Indonesia punya resiliensi lebih dan fleksibilitas untuk merespon risiko ketidakpastian yang muncul di pasar global,” ucapnya. (rep/fsr/lin)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan isu tersebut sebagai prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia. Berbagai kementerian/lembaga dari pusat dan daerah, termasuk juga dari pihak swasta terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Groups dan Engagement Groups G20 yang telah berlangsung sejak awal 2022 ini.

 

Presidensi G20 Indonesia sendiri fokus pada tiga prioritas utama. Yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif. Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM, serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

 

Prioritas selanjutnya, mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.

 

”Ketiga topik utama tersebut, akan menjadi panduan bagi para pemimpin negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan. Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif, sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

 

Mengenai persoalan transisi energi, Menko Airlangga mengatakan, Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai net zero emission pada 2060. Negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.

 

”Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain. Yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi. Terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” tutur Menko Airlangga.

 

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security. Sebab, mereka akan mengalami musim dingin, sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia. Misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.

Baca Juga :  Pemerintah Dukung Pemberdayaan UMKM melalui Peningkatan Porsi Kredit UMKM

 

 

 

”Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting. Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucap Menko Airlangga.

 

Di sisi lain, dengan situasi seperti saat ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru. Salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca andemi Covid-19 ini. Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

 

Indonesia sendiri mempunyai program inklusi keuangan, antara lain mencakup digital financing melalui beragam produk fintech, serta program peningkatan skill masyarakat dengan pelatihan online melalui Kartu Prakerja, yang diharapkan bisa direplikasi negara-negara lain di masa depan.

 

Airlangga menuturkan, hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia, reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa cepat dilakukan.

 

Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut World Bank, UU ini merupakan upaya reformasi besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Juga dapat meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital, dan pembentukan sovereign wealth fund (SWF).

 

Selanjutnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya juga mengandung unsur green economy. Antara lain, pajak karbon yang akan diterapkan pada pertengahan tahun ini. ”Jadi, Indonesia punya resiliensi lebih dan fleksibilitas untuk merespon risiko ketidakpastian yang muncul di pasar global,” ucapnya. (rep/fsr/lin)


Most Read

Artikel Terbaru

/