alexametrics
24.7 C
Kudus
Tuesday, June 28, 2022

Ratusan CPNS Mundur Usai Dinyatakan Lolos, BKN: Terancam Denda Rp 100 Juta

JAKARTA – Menjadi abdi negara merupakan impian banyak orang. Tapi, ada juga yang punya persepsi berbeda. Saat sudah diterima, ratusan CPNS memilih mengundurkan diri di tengah jalan.

Baca Juga : Hindari Lubang, Karyawan Pabrik Sepatu Rembang Tewas Ditabrak Bus

Merujuk data Badan Kepegawaian Negara (BKN), dari 112.513 orang yang dinyatakan lolos, seratus orang menyatakan mundur per kemarin (27/5). Dari jumlah tersebut, CPNS dari Kementerian Perhubungan paling banyak mengundurkan diri.


Hal itu diamini Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama. Dia mengatakan, para CPNS tersebut mengundurkan diri saat proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) berlangsung. Menurut Satya, langkah itu dipicu masalah gaji dan penempatan kerja. ”Salah duanya itu (karena penempatan dan gaji, Red),” ujarnya saat dikonfirmasi.

Jumlah tersebut, ungkap Satya, sedikit menurun dari minggu lalu. Ada 105 CPNS yang mundur. Ketika itu instansi yang ditinggal CPNS -nya masih bisa melakukan pergantian. ”Jadi memang bisa digantikan oleh peserta ranking di bawahnya. Namun, dengan catatan, belum diajukan NIP-nya,” papar dia.

Satya menyayangkan keputusan peserta yang mengundurkan diri saat proses penerbitan NIP. Imbasnya, posisi yang seharusnya terisi menjadi kosong. Atas kondisi itu, BKN akan bertindak tegas. Satya menyatakan, para CPNS yang mengundurkan diri akan dijatuhi sanksi. Di antaranya dilarang mengikuti seleksi ASN untuk satu periode selanjutnya hingga denda Rp 100 juta. Hal tersebut merujuk Pasal 54 ayat 2 Permen PAN-RB 27/2021.

Baca Juga :  Dosen UNJ Pelapor Gibran dan Kaesang ke KPK Gantian Dipolisikan

Beberapa instansi lain juga memberikan sanksi tambahan sesuai aturan internal mereka. Misalnya saja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Pelamar yang mengundurkan diri harus membayar sanksi Rp 50 juta, merujuk pada aturan Pengumuman/00008/KP/11/2019/24/03 Kemenlu.

Disinggung soal posisi kosong, Satya menerangkan bahwa pengisian posisi itu baru dapat dilakukan di periode selanjutnya. Pengajuan tersebut dilakukan berdasar analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) setiap instansi.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah tak menganggap pengunduran diri ratusan CPNS itu sebagai hal sepele. Dia mendesak pemerintah menyelidiki lebih dalam penyebab mereka mundur. Mardani khawatir hal tersebut bakal berdampak pada pelayanan publik. ”Mereka sudah diplot untuk mengisi posisi tertentu yang jelas membutuhkan SDM,” tuturnya. (Manado post)

JAKARTA – Menjadi abdi negara merupakan impian banyak orang. Tapi, ada juga yang punya persepsi berbeda. Saat sudah diterima, ratusan CPNS memilih mengundurkan diri di tengah jalan.

Baca Juga : Hindari Lubang, Karyawan Pabrik Sepatu Rembang Tewas Ditabrak Bus

Merujuk data Badan Kepegawaian Negara (BKN), dari 112.513 orang yang dinyatakan lolos, seratus orang menyatakan mundur per kemarin (27/5). Dari jumlah tersebut, CPNS dari Kementerian Perhubungan paling banyak mengundurkan diri.

Hal itu diamini Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama. Dia mengatakan, para CPNS tersebut mengundurkan diri saat proses pemberkasan nomor induk pegawai (NIP) berlangsung. Menurut Satya, langkah itu dipicu masalah gaji dan penempatan kerja. ”Salah duanya itu (karena penempatan dan gaji, Red),” ujarnya saat dikonfirmasi.

Jumlah tersebut, ungkap Satya, sedikit menurun dari minggu lalu. Ada 105 CPNS yang mundur. Ketika itu instansi yang ditinggal CPNS -nya masih bisa melakukan pergantian. ”Jadi memang bisa digantikan oleh peserta ranking di bawahnya. Namun, dengan catatan, belum diajukan NIP-nya,” papar dia.

Satya menyayangkan keputusan peserta yang mengundurkan diri saat proses penerbitan NIP. Imbasnya, posisi yang seharusnya terisi menjadi kosong. Atas kondisi itu, BKN akan bertindak tegas. Satya menyatakan, para CPNS yang mengundurkan diri akan dijatuhi sanksi. Di antaranya dilarang mengikuti seleksi ASN untuk satu periode selanjutnya hingga denda Rp 100 juta. Hal tersebut merujuk Pasal 54 ayat 2 Permen PAN-RB 27/2021.

Baca Juga :  JHT Jadi Sorotan, Pemerintah Luncurkan Program JKP Khusus Korban PHK

Beberapa instansi lain juga memberikan sanksi tambahan sesuai aturan internal mereka. Misalnya saja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Pelamar yang mengundurkan diri harus membayar sanksi Rp 50 juta, merujuk pada aturan Pengumuman/00008/KP/11/2019/24/03 Kemenlu.

Disinggung soal posisi kosong, Satya menerangkan bahwa pengisian posisi itu baru dapat dilakukan di periode selanjutnya. Pengajuan tersebut dilakukan berdasar analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) setiap instansi.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah tak menganggap pengunduran diri ratusan CPNS itu sebagai hal sepele. Dia mendesak pemerintah menyelidiki lebih dalam penyebab mereka mundur. Mardani khawatir hal tersebut bakal berdampak pada pelayanan publik. ”Mereka sudah diplot untuk mengisi posisi tertentu yang jelas membutuhkan SDM,” tuturnya. (Manado post)

Most Read

Artikel Terbaru

/