ICW Persoalkan Draf dan Keterbukaan Pembahasan UU Perampasan Aset

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI diwarnai keberatan dari kelompok masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Keduanya diadukan atas dugaan pelanggaran etik terkait tidak terbukanya dokumen rancangan undang-undang (RUU) selama proses pembahasan hingga pengesahan.
Laporan tersebut menjadi sorotan karena muncul tepat pada hari DPR menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. ICW menilai proses legislasi yang berlangsung belum memberikan ruang partisipasi publik secara memadai. Bahkan, organisasi antikorupsi itu mengaku tidak pernah mendapatkan akses terhadap draf final yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah.
Kepala Divisi atau Program Manager Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim menyampaikan pengaduan tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Laporan diajukan bersama koalisi masyarakat sipil yang selama ini mengadvokasi pembentukan regulasi perampasan aset.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan DPR, ICW Sebut Draf yang Disetujui Tak Sesuai Harapan Publik
Menurut Ibrahim, persoalan utama yang mereka adukan adalah dugaan tidak disebarluaskannya naskah RUU kepada masyarakat. ICW menyatakan hingga pengambilan keputusan di rapat paripurna, dokumen rancangan tersebut tidak tersedia di situs resmi DPR sehingga sulit diakses untuk diperiksa dan dikritisi.
Kondisi itu dinilai bertentangan dengan prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat semestinya mempunyai kesempatan untuk mengetahui materi yang sedang dibahas, menyampaikan pendapat, serta memberikan masukan terhadap ketentuan yang berpotensi memengaruhi kepentingan publik.
ICW juga mempersoalkan klaim bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah dilakukan secara transparan. Ibrahim menyebut organisasinya belum pernah diundang untuk mengikuti pembahasan substansi maupun memberikan masukan terhadap rumusan regulasi tersebut.
Bagi ICW, keterbukaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penyelenggaraan rapat atau pernyataan bahwa proses legislasi dapat dipantau. Masyarakat juga harus memperoleh dokumen yang menjadi dasar pembahasan. Tanpa draf yang bisa diakses, publik akan kesulitan mengetahui perubahan pasal, membandingkan rumusan sebelumnya dengan versi terbaru, serta menilai apakah aspirasi masyarakat telah dipertimbangkan.
Pengaduan ke MKD tersebut merupakan kelanjutan dari upaya ICW yang sebelumnya telah melayangkan somasi pada 16 November 2026. Langkah itu ditempuh setelah organisasi tersebut mempersoalkan keterbukaan dokumen RUU yang dinilai tidak memadai.
Ibrahim berharap MKD menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan. ICW meminta lembaga etik DPR itu memberikan penilaian serta menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Polemik tidak berhenti pada persoalan akses dokumen. ICW juga menyampaikan keberatan terhadap substansi RUU Perampasan Aset yang akhirnya disahkan DPR. Organisasi tersebut menilai sejumlah perubahan dalam rancangan justru berpotensi mengurangi efektivitas regulasi sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

