Penerima KIP Kuliah Tak Perlu Panik Jika Desil Berubah, Ini Mekanisme Evaluasinya
RADAR KUDUS - Perubahan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak otomatis membuat mahasiswa penerima KIP Kuliah kehilangan bantuannya. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek Sandro Mihradi memastikan perubahan data kesejahteraan yang terjadi setelah penetapan awal tidak serta-merta menghapus status penerima KIP Kuliah.
Penjelasan tersebut penting bagi mahasiswa dan orangtua yang mendapati posisi desil keluarganya berubah dalam pemutakhiran DTSEN. Pasalnya, mulai 2026 kondisi sosial ekonomi menjadi salah satu rujukan dalam penetapan penerima KIP Kuliah, dengan keterbatasan ekonomi antara lain dibuktikan melalui data DTSEN hingga desil 4. Ketentuan resmi KIP Kuliah juga mencantumkan sejumlah jalur pembuktian lain bagi calon penerima yang memenuhi persyaratan.
Kekhawatiran muncul karena desil bukan data yang bersifat permanen. Posisi sebuah keluarga dapat berubah setelah DTSEN diperbarui. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena sifatnya relatif dan data terus diperbarui, posisi keluarga dalam kelompok desil dapat mengalami perubahan.
Sandro menjelaskan, untuk penerima KIP Kuliah melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), data desil yang digunakan pada proses awal mengacu pada catatan yang tersedia pada Februari 2026. Karena itu, perubahan posisi desil yang terjadi beberapa bulan kemudian tidak langsung membuat mahasiswa tersebut keluar dari daftar penerima.
"Pada Februari dia tercatat masuk ke dalam desil. Kemudian beberapa bulan setelahnya berubah. Kami tetap mengambil catatan pada periode Februari. Artinya, dia tidak otomatis terlempar karena kami memahami data ini dinamis," kata Sandro saat ditemui di Kemdiktisaintek, Rabu (16/9/2026).
Penjelasan itu menunjukkan bahwa perubahan desil setelah proses penetapan awal perlu dilihat berdasarkan waktu dan mekanisme evaluasi yang digunakan. Posisi desil pada suatu periode tidak serta-merta menjadi satu-satunya dasar untuk mencabut bantuan yang telah ditetapkan.
KIP Kuliah sendiri merupakan program bantuan pemerintah untuk membantu lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Laman resmi KIP Kuliah menyebut bantuan tersebut mencakup pembebasan biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi serta bantuan biaya hidup bagi penerima.
Untuk pendaftaran 2026, salah satu bukti keterbatasan ekonomi yang digunakan adalah terdata dalam DTSEN maksimal desil 4. Selain itu, terdapat kriteria lain, seperti kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau status sebagai penghuni panti sosial atau panti asuhan. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut masih dapat mendaftar dengan memenuhi ketentuan penghasilan gabungan orangtua atau wali sesuai persyaratan program.
Dengan demikian, istilah desil dalam KIP Kuliah perlu dipahami dalam konteks proses penetapan penerima, bukan sebagai angka yang menentukan status mahasiswa secara otomatis setiap kali data DTSEN diperbarui.
BPS sendiri menegaskan bahwa DTSEN merupakan rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Data tersebut dibangun dari integrasi sejumlah sumber data sosial ekonomi dan terus diperbarui agar lebih mencerminkan kondisi masyarakat.
