Lestari Moerdijat Desak Revisi UU TPPO untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
RADAR KUDUS - Harus ada langkah konkret yang menyeluruh untuk mengatasi praktik perdagangan orang yang semakin canggih dan mengancam setiap anak bangsa.
"Penguatan perlindungan menyeluruh harus diwujudkan dan menyentuh akar rumput. Selain itu, UU TPPO harus segera direvisi untuk memperkuat tata kelola Pekerja Migran Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya saat membuka diskusi bertema Penguatan Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Pencegahan TPPO dan Soft Launching Rumah Migran dan Care Economy NasDem (RM-CEN) yang digelar DPP Partai NasDem Bidang Migran bekerja sama dengan Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (19/8).
Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Willy Aditya (Ketua Komisi XIII DPR RI), Brigjen Pol. Nur Romdhoni, S.I.K., M.H. (Direktur Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian P2MI/BP2MI), dan Sonya Hellen (Wartawan Kompas) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir pula Eva Kusuma Sundari (Ketua Bidang Migran DPP Partai NasDem) sebagai penanggap.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sudah tidak mampu mengejar evolusi kejahatan yang terjadi.
Saat ini, ujar Rerie, TPPO telah bertransformasi menjadi kejahatan white collar dan industri siber transnasional yang menggunakan struktur korporasi.
Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mengungkapkan, data International Organization for Migration (IOM) tahun 2026 mencatat 2.908 korban TPPO yang terlaporkan di Indonesia, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
"UU TPPO masih berfokus pada instrumen pidana pascakejadian dan belum menyentuh akar sosiokultural. Padahal, ekosistem TPPO saat ini digerakkan oleh korporasi lintas negara," ujarnya.
Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendesak agar UU TPPO diamandemen untuk memperkuat pasal-pasal yang ada.
Menurut dia, tata kelola PMI juga membutuhkan integrasi pengawasan patroli siber lintas negara karena instrumen konvensional tidak didesain untuk menangkal operasi algoritmik.
