Motor Listrik hingga TV 75 Inci, Ini Daftar Pengadaan MBG yang Diduga Dimark Up
JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Kejaksaan Agung mengungkap sejumlah temuan terkait dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam berbagai pengadaan barang yang dilakukan selama pelaksanaan program tersebut.
Kasus ini menyeret sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
Temuan tersebut menimbulkan perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, menekan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: BGN Klarifikasi Isu Penghentian Dana SPPG, Begini Isinya
Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penyidik menemukan sejumlah pengadaan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut hasil penyelidikan sementara, sejumlah barang yang dibeli untuk mendukung operasional program MBG diduga mengalami penggelembungan harga dan dilakukan melalui mekanisme yang tidak memenuhi prinsip pengadaan yang transparan serta akuntabel.
Selain itu, penyidik juga menemukan adanya yayasan yang ditunjuk sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meskipun diduga belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
Pengadaan Motor Listrik Senilai Rp1 Triliun
Salah satu pengadaan yang menjadi sorotan adalah pembelian motor listrik dalam jumlah besar.
Kejaksaan Agung mengungkap adanya pengadaan sebanyak 21.801 unit motor listrik dengan nilai kontrak mencapai sekitar Rp1,03 triliun.
Pengadaan tersebut dilakukan melalui PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Namun dalam proses penyidikan ditemukan indikasi bahwa perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi sejumlah persyaratan teknis sebagai penyedia kendaraan listrik karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif yang memadai.
Penyidik kini mendalami apakah proses penunjukan vendor telah sesuai aturan serta bagaimana mekanisme penetapan harga dilakukan.
