Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menkeu Purbaya Pastikan Gaji ke-13 Cair, PPPK Bisa Berbeda Nominal

Z
Penulis: Zakaria❯
Ilustrasi foto PNS memegang uang
Ilustrasi foto PNS memegang uang

Advertisement

 RADAR KUDUS - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian hukum dan jadwal terkait penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para abdi negara sekaligus instrumen strategis untuk memicu roda perekonomian nasional di tengah dinamika global.

"Nanti kan ada gaji ke-13. Nanti keluar, pasti," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (7/5). Penegasan ini mengakhiri spekulasi publik mengenai waktu pencairan dana yang menjadi hak bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan di seluruh Indonesia.

Advertisement

Landasan hukum kebijakan ini berpijak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret lalu. Selain sebagai bentuk penghargaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan fiskal ini merupakan mesin penggerak konsumsi rumah tangga yang diharapkan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026.

Detail Penyaluran dan Komponen Data Gaji ke-13:

Jadwal Eksekusi: Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9/2026, pembayaran akan disalurkan paling cepat pada bulan Juni 2026.

Advertisement

Total Alokasi Anggaran: Pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran fantastis mencapai kurang lebih Rp55 triliun untuk mencakup seluruh penerima manfaat.

Subjek Penerima Manfaat: Cakupan penerima meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga pensiunan.

Basis Perhitungan: Nilai nominal yang diterima akan mengacu pada komponen penghasilan bulan Mei 2026.

Komponen Pembentuk: Besaran dana terdiri dari akumulasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja (tukin) bagi instansi yang memberlakukannya.

Variabel Penentu Nominal: Jumlah akhir yang diterima bersifat personal, bergantung pada pangkat/golongan, masa kerja, jabatan yang diemban, serta tambahan tunjangan profesi khusus seperti sertifikasi guru atau dosen.

Advertisement

Artikel Terkait

Purbaya Ungkap Koperasi Desa Merah Putih Dapat Pinjaman dari Bank Rp 3 Miliar

Purbaya Ungkap Koperasi Desa Merah Putih Dapat Pinjaman dari Bank Rp 3 Miliar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih bisa memperoleh pinjaman dari bank dengan batas maksimal Rp 3 miliar per gerai untuk membantu pembangunan fisik dan kegiatan

Menkeu Purbaya Soroti Utang Luar Negeri RI yang Kian Dekat Rp8.000 Triliun

Menkeu Purbaya Soroti Utang Luar Negeri RI yang Kian Dekat Rp8.000 Triliun

Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian setelah dilaporkan mencapai lebih dari Rp8. 000 triliun pada Mei 2026.

Purbaya Sebut Program MBG di Jawa Tengah Hasilkan 193 Ribu Lapangan Kerja

Purbaya Sebut Program MBG di Jawa Tengah Hasilkan 193 Ribu Lapangan Kerja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Tengah telah berdampak langsung yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer