Bansos di Toba Transparan, Tapi Data Penerima Masih Bermasalah

RADAR KUDUS - Di tengah dorongan nasional menuju digitalisasi bantuan sosial, realitas di daerah masih menyimpan persoalan mendasar: kualitas data. Kabupaten Toba menjadi contoh nyata bagaimana transparansi distribusi bansos belum sepenuhnya sejalan dengan akurasi data penerima.
Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial mengklaim proses penyaluran bantuan telah dilakukan secara terbuka. Namun di saat yang sama, mereka mengakui bahwa data yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima masih jauh dari sempurna.
Situasi ini memperlihatkan satu hal penting: transparansi tanpa data yang presisi belum cukup untuk menjamin keadilan distribusi bantuan sosial.
Transparan di Proses, Bermasalah di Data
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simanjuntak, menegaskan bahwa mekanisme penyaluran bansos sudah dilakukan sesuai prosedur dan terbuka.
Namun persoalan utama justru muncul pada tahap awal—pendataan.
Data penerima bantuan sebagian besar berasal dari pemerintah desa. Dari sanalah proses seleksi dimulai, sebelum diverifikasi oleh dinas.
Masalahnya, data yang dikirim dari desa kerap tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian dalam pengelompokan kesejahteraan atau desil—yang menjadi dasar utama penentuan penerima bansos.
Rantai Data yang Rentan Bias
Alur penetapan penerima bansos di Kabupaten Toba sebenarnya cukup panjang:
- Pendataan dilakukan oleh pemerintah desa
- Data diserahkan ke Dinas Sosial
- Dinsos melakukan survei lapangan
- Data divalidasi dan dikirim ke pemerintah pusat
- Penetapan penerima dilakukan secara nasional
Dalam teori, mekanisme ini terlihat ideal. Namun dalam praktik, setiap tahap memiliki potensi bias.
