RADAR KUDUS — Ketergantungan Indonesia terhadap pengimporan Liquefied Petroleum Gas (LPG) semakin meningkat di awal tahun 2026. Berdasarkan informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sampai Februari tahun 2026, proporsi impor LPG terhadap total permintaan dalam negeri telah mencapai 83,97 persen, meningkat dari 80,58 persen di tahun 2025.
Penggunaan LPG di tingkat nasional telah menunjukkan peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dari Kementerian ESDM mencatat kebutuhan harian rata-rata LPG pada tahun 2025 sekitar 25.000 metrik ton (MT), yang kemudian meloncat menjadi sekitar 26.000 MT per hari hingga Februari 2026.
Kenaikan ini dipicu oleh bertambahnya jumlah pengguna LPG, termasuk rumah tangga, bisnis kecil, dan sektor industri yang masih mengandalkan kompor gas sebagai sumber bahan bakar.
Sementara itu, produksi LPG di dalam negeri tercatat sangat rendah jika dibandingkan dengan total kebutuhan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa produksi LPG domestik hanya dapat memenuhi sekitar 24 persen dari konsumsi nasional, yaitu antara 1,6 hingga 1,97 juta ton per tahun, sedangkan total konsumsi LPG sekitar 8,5 juta ton per tahun.
Data dari Ditjen Migas juga menunjukkan bahwa pada Februari 2026, produksi LPG domestik hanya sekitar 0,13 juta ton, sedangkan jumlah impor mencapai 1,31 juta ton, menegaskan dominasi pasokan impor dalam penyediaan LPG Nasional.
Dengan terus meningkatnya konsumsi LPG dan produksi yang cenderung stagnan, Indonesia harus melakukan impor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Angka impor ini menjadi tulang punggung utama dalam rantai pasokan gas untuk keperluan rumah tangga dan komersial, sehingga ketahanan energi nasional menjadi semakin bergantung pada situasi geopolitik global, harga minyak, dan pola penyediaan dari negara-negara pengeskpor.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM sedang merancang berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG sambil juga menekan tekanan fiskal dan meningkatkan ketahanan energi.
