PP Tunas Diuji: Pemerintah Periksa Raksasa Digital soal Akses Anak di Platform
RADAR KUDUS - Di tengah derasnya arus digital yang tak terbendung, pemerintah Indonesia mulai menekan pedal pengawasan. Bukan sekadar imbauan, melainkan langkah konkret yang menyasar langsung raksasa teknologi global seperti Meta Platforms dan Google. Keduanya kini berada di bawah sorotan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait implementasi aturan baru: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang dikenal sebagai PP Tunas.
Langkah ini bukan rutinitas administratif. Ini adalah sinyal keras bahwa Indonesia tidak lagi menjadi pasar pasif, melainkan regulator aktif dalam menjaga ruang digital—terutama bagi kelompok paling rentan: anak-anak.
Pemeriksaan Berlapis, Bukan Formalitas
Pemeriksaan terhadap Meta dilakukan pada 6 April 2026, disusul Google sehari setelahnya. Dalam proses tersebut, Komdigi melontarkan 29 pertanyaan kunci kepada masing-masing perusahaan. Pertanyaan ini bukan sekadar checklist, melainkan instrumen untuk menguji sejauh mana komitmen mereka terhadap perlindungan anak di ruang digital.
Meta, yang menaungi platform besar seperti Facebook, Instagram, dan Threads, serta Google dengan layanan YouTube-nya, diminta menjelaskan mekanisme pembatasan usia, sistem verifikasi pengguna, hingga mitigasi risiko paparan konten berbahaya bagi anak di bawah 16 tahun.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan bahwa fokus utama pemeriksaan mengarah pada Pasal 30 aturan turunan PP Tunas—pasal yang secara spesifik mengatur kewajiban platform dalam membatasi akses anak terhadap layanan digital.
Negara Tidak Lagi Netral, Tapi Intervensif
Pemeriksaan ini mencerminkan perubahan paradigma. Negara tidak lagi berdiri di pinggir, melainkan masuk langsung ke dalam ekosistem digital. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari penegakan hukum yang terukur dan sistematis.
Tidak ada ruang abu-abu. Platform yang tidak patuh berpotensi menghadapi sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pembatasan layanan.
Langkah ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar isu sosial, tetapi telah naik kelas menjadi prioritas kebijakan digital nasional.
Tekanan Tidak Hanya untuk Meta dan Google
Komdigi tidak berhenti pada dua nama besar tersebut. Platform lain seperti TikTok dan Roblox juga telah menerima surat peringatan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah bersifat menyeluruh, bukan selektif.
