Kebijakan WFH ASN Dinilai Hemat Energi, Tapi Perlu Uji Produktivitas
RADAR KUDUS - Kebijakan pemerintah menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat tidak sekadar langkah taktis merespons gejolak global, tetapi membuka babak baru dalam cara negara mengelola energi, mobilitas, dan sistem kerja birokrasi. Di tengah tekanan harga energi dunia akibat konflik geopolitik, kebijakan ini muncul sebagai kombinasi antara efisiensi anggaran dan eksperimen transformasi digital.
Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, menilai kebijakan tersebut memiliki manfaat nyata, terutama dalam mengurangi konsumsi energi secara kolektif. Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 6 juta orang di seluruh Indonesia—sekitar 80 persen berada di daerah dan sisanya di pusat—dampak kebijakan ini berpotensi signifikan.
Mengurangi Mobilitas, Menghemat Energi
Secara sederhana, logika kebijakan ini cukup jelas: semakin sedikit pergerakan manusia, semakin kecil konsumsi energi. Dalam konteks ASN, pengurangan perjalanan ke kantor berarti:
- Penggunaan bahan bakar kendaraan menurun
- Kemacetan lalu lintas berkurang
- Emisi karbon ikut ditekan
Tidak hanya itu, operasional kantor juga terdampak. Gedung pemerintahan yang biasanya aktif lima hari penuh kini memiliki satu hari dengan aktivitas minimal, yang berarti:
- Penggunaan listrik (lampu, AC) berkurang
- Konsumsi perangkat elektronik menurun
- Biaya operasional harian lebih efisien
Jika dikalikan dengan ribuan kantor pemerintahan di seluruh Indonesia, penghematan ini tidak lagi berskala kecil.
Kebijakan Energi yang “Tidak Langsung”
Berbeda dengan kebijakan subsidi atau penyesuaian harga energi, WFH ASN merupakan bentuk intervensi tidak langsung. Pemerintah tidak mengatur harga, tetapi mengendalikan konsumsi.
Pendekatan ini menarik karena:
- Tidak membebani APBN secara langsung
- Tidak memicu resistensi publik seperti kenaikan harga
- Memberikan efek kolektif dalam jangka pendek
Dalam konteks manajemen energi nasional, strategi ini bisa disebut sebagai “demand-side policy”—mengurangi permintaan, bukan mengatur pasokan.
Dari Efisiensi ke Digitalisasi
Namun, dampak kebijakan ini tidak berhenti pada penghematan energi. Djohermansyah melihat ada manfaat lain yang lebih strategis: percepatan digitalisasi birokrasi.
WFH memaksa ASN untuk: