Harga BBM Ditahan, Pertamina Menanggung: Solusi Sementara atau Risiko Baru?
RADAR KUDUS - Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2026 di tengah gejolak harga minyak dunia bukan sekadar kebijakan stabilisasi biasa. Di balik langkah ini, terdapat strategi fiskal yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan: beban sementara dialihkan ke Pertamina.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perusahaan pelat merah tersebut dinilai masih memiliki kemampuan keuangan untuk menyerap selisih harga, setidaknya dalam jangka pendek. Namun, keputusan ini memunculkan pertanyaan krusial: apakah ini solusi cerdas untuk meredam tekanan publik, atau justru memindahkan risiko ke sektor korporasi negara?
Stabilitas Harga di Tengah Gejolak Global
Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global. Harga minyak mentah sempat bergerak fluktuatif, meski dalam beberapa pekan terakhir masih berada di kisaran US$ 70–77 per barel—di bawah asumsi APBN sebesar US$ 100 per barel.
Dalam situasi seperti ini, banyak negara memilih menyesuaikan harga domestik untuk menjaga keseimbangan fiskal. Namun Indonesia mengambil jalur berbeda: menjaga harga tetap stabil guna melindungi daya beli masyarakat.
Langkah ini memiliki dampak langsung:
- Menahan laju inflasi
- Menjaga konsumsi rumah tangga
- Menghindari gejolak sosial
Namun, stabilitas harga tidak datang tanpa biaya.
Pertamina Jadi “Buffer” Keuangan Negara
Alih-alih langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memanfaatkan posisi keuangan Pertamina sebagai penyangga sementara.
Dengan skema ini:
- Pertamina menanggung selisih harga jual dan harga keekonomian
- Pemerintah tetap membayar kompensasi, namun secara bertahap
- Arus kas Pertamina dijaga melalui pembayaran rutin sekitar 70% setiap bulan
Model ini menciptakan ilusi stabilitas—harga tidak naik, APBN belum sepenuhnya terbebani, dan publik tetap tenang.
Namun secara substansi, beban tersebut tidak hilang. Ia hanya berpindah dan ditunda.