OTT Bupati Cilacap: 27 Orang Diamankan, Dugaan Fee Proyek Pemkab Terkuak

Dipublikasikan Jumat, 13 Mar 2026 | 19:06 WIB

KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Kasusnya Masih Didalami

RADAR KUDUS - Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyasar kepala daerah.

Kali ini, operasi tersebut berlangsung di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan menyeret sejumlah pejabat pemerintah daerah serta pihak swasta.

Dalam operasi penindakan tersebut, penyidik KPK mengamankan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah tersebut.

OTT ini menjadi salah satu penindakan besar yang dilakukan KPK pada 2026, sekaligus kembali menyoroti persoalan lama: praktik korupsi yang berkelindan dengan proyek pembangunan di tingkat pemerintah daerah.

Puluhan Orang Ikut Diamankan

Operasi tersebut tidak hanya menyasar satu orang pejabat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, tim penindakan KPK mengamankan total 27 orang dalam rangkaian operasi tersebut.

Mereka berasal dari berbagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pemerintahan daerah.

Beberapa di antaranya meliputi:

pejabat pemerintah daerah
aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab
pihak swasta yang diduga terkait proyek pembangunan

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa seluruh pihak yang diamankan masih menjalani proses pemeriksaan intensif oleh penyidik lembaga antirasuah.

Sesuai prosedur hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT.

Dalam kurun waktu tersebut, penyidik akan mendalami keterlibatan masing-masing individu, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang mengarah pada praktik suap atau gratifikasi.

Dugaan Skema Fee Proyek

Operasi tangkap tangan di Cilacap diduga berkaitan dengan praktik penerimaan uang yang bersumber dari proyek pembangunan daerah.

Dalam banyak kasus korupsi daerah yang pernah ditangani KPK, pola yang muncul relatif serupa: kontraktor memberikan sejumlah komisi kepada pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan agar proyek dapat dimenangkan oleh perusahaan tertentu.

Skema semacam ini biasanya muncul dalam proses:

pengadaan barang dan jasa
proyek infrastruktur daerah
pembangunan fasilitas publik
atau kegiatan pembangunan lain yang menggunakan anggaran pemerintah

Praktik fee proyek tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pembangunan.

Sebab, pemenang proyek tidak selalu dipilih berdasarkan kemampuan teknis terbaik, melainkan karena kedekatan atau kesepakatan finansial dengan pejabat tertentu.

Dalam kasus Cilacap, penyidik KPK masih menelusuri aliran dana serta mekanisme pemberian uang yang diduga menjadi bagian dari skema korupsi tersebut.

Pemeriksaan Intensif di Kantor KPK

Usai operasi penangkapan, para pihak yang diamankan langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor pusat Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Di lokasi tersebut, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan awal, mulai dari klarifikasi peran masing-masing pihak hingga penelusuran barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara.

Biasanya, dalam OTT semacam ini, KPK juga menyita sejumlah barang bukti seperti:

uang tunai
dokumen proyek
bukti transaksi keuangan
perangkat komunikasi

Barang bukti tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun konstruksi perkara sebelum KPK menetapkan tersangka secara resmi.

Respons Pemerintah Daerah

Penangkapan kepala daerah tentu memunculkan perhatian dari pemerintah provinsi. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan pihaknya prihatin atas kabar operasi tangkap tangan tersebut.

Ia mengaku baru menerima informasi awal mengenai penangkapan tersebut dan belum mengetahui secara rinci perkara yang tengah ditangani oleh KPK.

Meski demikian, pemerintah provinsi menegaskan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga antirasuah.

Sikap tersebut merupakan langkah yang lazim diambil pemerintah daerah ketika pejabat publik tersangkut perkara hukum.

Pola Lama yang Terus Berulang

Penindakan di Cilacap kembali memperlihatkan bahwa korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, KPK telah menangani puluhan kasus yang melibatkan kepala daerah.

Beberapa modus yang sering muncul antara lain:

suap proyek pembangunan
jual beli jabatan
gratifikasi perizinan
penyalahgunaan anggaran daerah

Kepala daerah menjadi posisi yang rentan karena memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan pembangunan serta pengelolaan anggaran.

Tanpa sistem pengawasan yang kuat, kewenangan tersebut dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Sorotan pada Tata Kelola Proyek Daerah

Kasus di Cilacap juga membuka kembali diskusi mengenai pentingnya transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah.

Banyak pengamat menilai bahwa reformasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa masih perlu diperkuat, terutama pada tingkat pemerintah daerah.

Langkah-langkah yang sering disarankan meliputi:

digitalisasi penuh proses lelang proyek
pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran
transparansi kontrak pembangunan
penguatan peran aparat pengawas internal pemerintah

Dengan sistem yang lebih terbuka, peluang terjadinya praktik suap dalam proyek pembangunan diharapkan dapat ditekan.

Penentuan Status Hukum

Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang diamankan.

Setelah proses tersebut selesai, lembaga antirasuah akan mengumumkan:

siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka
pasal yang dikenakan
serta barang bukti yang berhasil disita

Pengumuman tersebut biasanya disampaikan melalui konferensi pers resmi oleh pimpinan KPK.

Perkembangan kasus ini diperkirakan masih akan terus bergulir seiring dengan pendalaman penyidikan terhadap dugaan korupsi proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Editor : Mahendra Aditya