PM Spanyol Kritik Serangan AS–Israel ke Iran, Sebut Langgar Hukum Internasional
RADAR KUDUS – Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap sikap Donald Trump terkait konflik di Timur Tengah.
Penolakan itu muncul setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran.
Pemerintah di Spain menegaskan tidak akan mengikuti tekanan dari Washington untuk mendukung operasi militer tersebut.
Madrid menilai sikap politik luar negeri harus tetap berpijak pada nilai dan prinsip yang diyakini negara itu.
Dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Rabu (4/3), Sánchez menyampaikan bahwa pemerintahnya tidak akan mengubah sikap hanya karena ancaman dari negara lain.
Ia menekankan bahwa prinsip kemanusiaan dan hukum internasional tetap menjadi dasar kebijakan luar negeri Spanyol.
Pernyataan itu muncul tak lama setelah Trump melontarkan ancaman akan menghentikan hubungan perdagangan dengan Spanyol.
Ancaman tersebut dipicu oleh keputusan Madrid yang menolak memberikan izin kepada militer Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan udara bersama di Morón de la Frontera dan Rota sebagai titik operasi serangan menuju Iran.
“Kami tidak akan mengambil sikap yang bertentangan dengan nilai dan prinsip kami hanya karena takut terhadap pembalasan pihak lain,” ujar Sánchez.
Baca Juga: Ledakan Dahsyat Guncang Bandara Mehrabad Teheran, Israel Klaim Serang Ratusan Target di Iran
Sikap tegas pemerintah Spanyol itu juga mendapatkan dukungan dari pejabat tinggi di European Union.
Wakil Presiden European Commission, Teresa Ribera, menilai ancaman Washington untuk memutus hubungan perdagangan tidak mudah direalisasikan.
Ia juga mengingatkan agar negara-negara Uni Eropa tetap bersatu dalam menghadapi tekanan politik dari Amerika Serikat.
Menurutnya, solidaritas di antara negara anggota menjadi kunci menjaga stabilitas kawasan.
“Penting bagi kita untuk tetap kuat dan berdiri teguh,” kata Ribera.
Sánchez juga menilai ketegangan di Timur Tengah saat ini dipicu oleh serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tanpa adanya mandat atau otorisasi internasional.
Ia memperingatkan bahwa tindakan semacam itu berpotensi merusak tatanan hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi stabilitas global.
“Kami mengatakan tidak pada perang,” tegasnya.
Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan, Sánchez menjadi satu-satunya pemimpin Uni Eropa yang secara terbuka menantang kebijakan Trump terkait operasi militer terhadap Iran.
Ia menilai serangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berisiko memperburuk situasi keamanan global.
Penolakan Madrid terhadap penggunaan pangkalan militer Morón de la Frontera dan Rota untuk kepentingan operasi militer membuat Trump merespons dengan retorika keras.
Ia bahkan mengancam akan memutus seluruh hubungan perdagangan dengan Spanyol serta mempertimbangkan pemberlakuan embargo ekonomi.
Sánchez menilai pernyataan keras tersebut kemungkinan berkaitan dengan dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat.
Ia menyebut beberapa pemimpin dunia kerap memanfaatkan konflik militer untuk menutupi kegagalan dalam mengelola persoalan ekonomi domestik.
“Pemimpin yang tidak mampu menjalankan tugasnya sering menggunakan asap perang untuk menutupi kegagalan dan menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.
Sánchez juga mengingatkan pengalaman masa lalu, khususnya ketika Amerika Serikat memimpin invasi ke Irak pada tahun 2003 dalam peristiwa Iraq War.
Menurutnya, perang tersebut justru menimbulkan penderitaan berkepanjangan dan meningkatkan ketidakstabilan global.
Ia menilai konflik baru di Timur Tengah dapat membawa dampak luas bagi perekonomian dunia.
Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, termasuk lonjakan harga energi.
“Yang kita lihat sekarang adalah meningkatnya ketidakpastian ekonomi serta kenaikan harga minyak dan gas,” kata Sánchez.
Karena itu, pemerintah Spanyol menegaskan bahwa perang bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik internasional.
Menurut Sánchez, tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru memperburuk kehidupan rakyat melalui konflik bersenjata.
