Ketegangan Memanas, Amerika Serikat dan Iran Saling Peringatkan Aksi Militer
RADAR KUDUS – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan menargetkan penyelesaian pengerahan pasukan militernya di kawasan Timur Tengah pada pertengahan Maret mendatang.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan operasi militer terhadap Iran.
Informasi ini dilaporkan oleh The Washington Post yang mengutip sejumlah pejabat AS.
Presiden AS Donald Trump bersama para penasihat keamanan nasional menggelar rapat di Situation Room pada Rabu untuk membahas perkembangan situasi terkait Iran.
Sejumlah pejabat menyebut peningkatan kehadiran militer AS di kawasan itu memang sengaja diperlihatkan sebagai bentuk tekanan strategis.
Trump juga memperingatkan bahwa “hal-hal buruk” bisa terjadi apabila Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan.
Sementara itu, laporan The Wall Street Journal menyebut Trump tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas pada tahap awal yang menargetkan fasilitas militer dan pemerintahan Iran.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya mendorong Iran agar bersedia menandatangani perjanjian terkait program nuklirnya.
Putaran kedua perundingan antara Iran dan AS mengenai program nuklir Teheran berlangsung pada 17 Februari di Jenewa dengan mediasi Oman.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan pembicaraan menunjukkan perkembangan positif.
Ia menegaskan kedua pihak berencana menyusun rancangan dokumen yang dapat menjadi dasar kesepakatan di masa depan.
Sebelumnya, media penyiaran CBS News melaporkan bahwa pasukan AS telah meningkatkan kesiagaan sejak Sabtu menyusul kemungkinan serangan terhadap Iran.
Namun hingga kini, Trump disebut belum mengambil keputusan final terkait langkah militer terhadap Teheran.
Di sisi lain, Iran menyampaikan sikap tegas terhadap kemungkinan aksi militer tersebut.
Abbas Araghchi menegaskan Teheran siap menyerang pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia jika Washington melancarkan serangan lebih dulu.
Pemerintah Iran juga menegaskan bahwa program rudalnya tidak termasuk dalam agenda perundingan nuklir karena dianggap sebagai bagian dari pertahanan nasional.
Peringatan serupa juga disampaikan perwakilan tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta kepemimpinan Dewan Keamanan, Iran menegaskan akan memberikan respons tegas dan proporsional terhadap setiap agresi militer, sesuai hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.
Iran menyatakan tidak mencari konflik atau perang, namun menegaskan akan bertindak jika menjadi sasaran serangan.
Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa seluruh pangkalan, fasilitas, dan aset militer pihak lawan di kawasan berpotensi menjadi target dalam respons defensif Iran.
Teheran menilai Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul.
Surat itu juga menyinggung pernyataan Trump melalui media sosial pada 18 Februari yang dinilai sebagai ancaman terbuka penggunaan kekuatan militer terhadap Iran, termasuk kemungkinan penggunaan fasilitas militer di Diego Garcia dan pangkalan RAF Fairford di Inggris.
Iran mendesak Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal segera mengambil langkah pencegahan untuk menghindari eskalasi konflik.
Teheran menilai ancaman militer AS berpotensi menimbulkan dampak serius bagi stabilitas kawasan serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Meski demikian, misi Iran di PBB menegaskan komitmennya terhadap jalur diplomasi dan menyatakan tetap mendukung prinsip-prinsip Piagam PBB.
Iran juga menyatakan telah berpartisipasi secara konstruktif, serius, dan dengan itikad baik dalam perundingan nuklir bersama pemerintah Amerika Serikat.
