Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Purbaya Sebut Iuran Dewan Perdamaian Berasal dari APBN

R
Purbaya Yudhi Sadewa memberi tanggapan terkait perdebatan mengenai kontribusi Dewan Perdamaian. (Foto: Kompas.com)
Purbaya Yudhi Sadewa memberi tanggapan terkait perdebatan mengenai kontribusi Dewan Perdamaian. (Foto: Kompas.com)

RADAR KUDUS - Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait perdebatan mengenai kontribusi Dewan Perdamaian dengan menjelaskan bahwa kemungkinan besar sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Advertisement

Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat mengenai kejelasan dan keterbukaan pendanaan lembaga ini.

Menurut Purbaya, kehadiran Dewan Perdamaian yang berkaitan dengan kepentingan bangsa memungkinkan APBN digunakan sebagai sumber dana.

Ia berpendapat bahwa selama anggaran tersebut dialokasikan untuk tujuan yang strategis dan dilandasi oleh hukum yang jelas, pembiayaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Advertisement

Namun, Purbaya menekankan perlunya transparansi agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana tersebut dialokasikan dan manfaatnya.

Masalah mengenai kontribusi Dewan Perdamaian sebelumnya mendapatkan perhatian karena dianggap belum dijelaskan secara rinci kepada publik.

Banyak pihak menanyakan cara pengelolaan dana serta kepentingan pembiayaan lembaga ini di tengah berbagai kebutuhan anggaran negara lainnya.

Advertisement

Purbaya berharap perdebatan tentang kontribusi Dewan Perdamaian tidak berhenti di polemik saja, melainkan menjadi kesempatan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia juga mendorong agar pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang mendalam sehingga kepercayaan publik tetap terjaga. (Anita F)

Advertisement

Artikel Terkait

Kabar Baik! Cek Besaran Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 Usai APBD Resmi Diganti APBN

Kabar Baik! Cek Besaran Gaji PPPK Penuh Waktu 2027 Usai APBD Resmi Diganti APBN

Kabar gembira bagi pegawai daerah! Cek besaran nominal gaji PPPK penuh waktu 2027 yang kini resmi dibiayai penuh oleh pemerintah pusat.

Ini Daftar Gaji PPPK yang Resmi Diambil Alih Pemerintah Pusat Mulai Tahun 2027

Ini Daftar Gaji PPPK yang Resmi Diambil Alih Pemerintah Pusat Mulai Tahun 2027

Catat daftar lengkap nominal gaji PPPK dari lulusan sekolah dasar hingga sarjana yang resmi ditanggung pemerintah pusat mulai tahun 2027.

Siapkan Anggaran Rp 31,1 Triliun, Pemerintah Biayai Penuh PPPK Daerah Mulai 2027

Siapkan Anggaran Rp 31,1 Triliun, Pemerintah Biayai Penuh PPPK Daerah Mulai 2027

Demi transisi PPPK paruh waktu jadi penuh waktu, pemerintah pusat siapkan alokasi anggaran sekitar Rp31,1 triliun mulai tahun 2027. Simak ulasannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer