BERAGAM bantuan dari pemerintah pusat, seperti BLT dan bantuan sosial lainnya, sejatinya ditujukan untuk warga kurang mampu. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Tidak sedikit warga yang secara ekonomi mapan masih menerima bantuan, sementara masyarakat miskin malah terabaikan.
Situasi ini sudah menjadi pengetahuan umum di tengah masyarakat.
Cat rumah kayu milik Yudhi tampak memudar, hampir tak tersisa. Kayu-kayu penyangga rumahnya telah lama terpapar panas matahari dan hujan.
Sebagian di antaranya bahkan sudah rapuh, hingga salah satu tiang harus disambung dengan kayu lain agar bangunan tetap berdiri kokoh. Rumah itu sebagian besar terbuat dari kayu, beratapkan genteng lama yang tampaknya tak pernah diganti sejak era 1980-an.
Lantainya hanya berupa plesteran semen yang kini berlumut. Dinding tembok hanya ada di sisi kanan dan kiri, itupun tidak sampai menyentuh atap.
Tingginya sekitar satu meter dari lantai, sekadar berfungsi melindungi kayu agar tidak cepat rusak saat terkena air hujan.
Di rumah sederhana tersebut, Yudhi tinggal bersama ibunya yang hampir berusia 70 tahun, di sebuah desa di Kabupaten Blora. Sang ibu sudah tidak bekerja karena usia, sehingga seluruh tanggung jawab hidup berada di tangan Yudhi. Ia mengandalkan pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup.
Penghasilannya datang dari panggilan warga sekitar. Kadang ia diminta mencari rumput, membersihkan halaman, atau membantu tukang bangunan.
Ia tidak memiliki keterampilan khusus, selain tenaga dan kesediaan untuk mengerjakan apa saja demi mencukupi kebutuhan hidup.
“Kalau ada yang memanggil, baru ada uang. Jadi kuli bangunan, kuli batu. Sebenarnya malu minta bantuan, tapi ya butuh,” ujar Yudhi pelan.
Di mata tetangga, Yudhi dikenal sebagai warga yang benar-benar hidup dalam kekurangan. Namun pengakuan itu belum cukup untuk membuat namanya masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah.
“Saya sudah pernah bilang ke perangkat desa supaya diusulkan, tapi tidak ada kelanjutannya,” ungkapnya.
Ia mengaku tak pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), padahal kedua bantuan itu sangat ia harapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Saya bingung, kenapa tidak dapat bantuan apa pun, padahal jelas-jelas butuh. PKH dan BPNT juga tidak pernah saya terima,” keluhnya.
Ironisnya, Yudhi justru melihat kondisi yang bertolak belakang di sekitarnya. Ada beberapa keluarga yang tergolong mampu, bahkan memiliki mobil, tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Bukan hanya satu jenis, melainkan lebih dari satu, seperti BLT dan bantuan sembako.
Seorang warga Blora yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa ada “cara-cara tertentu” agar tetap tercatat sebagai penerima bantuan.
“Mereka punya mobil, tapi masih dapat BLT Rp300 ribu. Bagaimana bisa keluarga seperti itu menerima bantuan? Mereka jelas bukan orang tidak mampu,” katanya heran.
Dari data yang ada, salah satu keluarga berinisial S tercatat menerima BLT selama beberapa bulan. Selain itu, mereka juga memperoleh bantuan sembako dan bantuan sosial lainnya.
Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Program yang seharusnya tepat sasaran justru belum merata.
Ada warga miskin yang luput meski sangat membutuhkan, sementara ada pula yang menerima bantuan berlapis meski kondisi ekonominya sudah mencukupi.
Di rumah kayu yang hampir rapuh itu, Yudhi masih menantikan keadilan. Bukan semata bantuan materi, tetapi pengakuan bahwa dirinya memang pantas mendapatkan bantuan.
Baginya, bantuan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak sebagai warga negara yang hidup dalam keterbatasan.
