RADAR KUDUS - Pemerintah mulai menyusun kerangka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk periode mendatang.
Meski jadwal pasti pembukaan seleksi tahun 2026 belum ditetapkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memberi sinyal kuat bahwa peluang terbesar akan dialokasikan bagi lulusan baru (fresh graduate).
Prioritas bagi Fresh Graduate
Menteri Rini menegaskan komitmennya untuk memberikan ruang bagi talenta muda dalam struktur birokrasi nasional.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pegawai negeri saat ini tengah dihitung secara cermat berdasarkan usulan dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).
"Saya sangat menaruh perhatian (concern) terhadap teman-teman fresh graduate. Saat ini kami sedang melakukan penghitungan. Kementerian dan lembaga tentu harus mulai mempersiapkan rincian kebutuhan pegawainya," ujar Rini saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Lonjakan Jumlah ASN Pasca-Penuntasan Honorer
Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan data pertumbuhan jumlah ASN yang cukup signifikan.
Hingga akhir tahun 2025, total ASN tercatat mencapai 5,6 juta orang, yang terdiri dari 3,59 juta PNS dan 1,98 juta PPPK.
Lonjakan ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah dalam menuntaskan status tenaga honorer melalui skema PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu.
Sebagai perbandingan, pada awal Januari 2025 jumlah ASN tercatat hanya 4,2 juta orang, namun angka tersebut melesat dengan penambahan sekitar 1,4 juta orang hingga November 2025.
"Proses penetapan SK (Surat Keputusan) untuk PPPK masih terus berjalan, sehingga jumlah ini diprediksi akan terus bertambah," ungkap Zudan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Seleksi CPNS Polhut 2026, Cek Jadwal dan Syarat Calon Pelamar
Evaluasi SK PPPK Paruh Waktu
Terkait teknis administrasi, Zudan melaporkan bahwa progres penerbitan SK untuk CPNS 2024 hampir rampung 100 persen.
Namun, hambatan masih ditemukan pada kategori PPPK Paruh Waktu. Dari 1,24 juta formasi yang diusulkan, baru sekitar 23,88 persen atau 251.961 orang yang telah mengantongi SK dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah maupun pusat.
"Banyak yang bertanya mengapa belum dilantik atau dikukuhkan. Kendalanya ada pada instansi masing-masing yang belum merampungkan penerbitan SK secara sistem ke BKN," jelas Zudan.
Persiapan Formasi CASN 2026
Menatap tahun 2026, BKN meminta pimpinan instansi untuk segera memetakan kebutuhan formasi agar selaras dengan visi pembangunan Asta Cita.
Kajian tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi Menteri PANRB dalam menetapkan kuota dan formasi resmi.
Langkah ini diambil agar perencanaan kebutuhan birokrasi di masa depan lebih terukur, mengingat beban belanja pegawai yang juga semakin besar seiring bertambahnya jumlah personel di tingkat pusat maupun daerah. (*)
