BURUAN! Kemenkumham Buka Pendaftaran PPPK 2026, Ini Caranya

Dipublikasikan Rabu, 7 Jan 2026 | 09:33 WIB

KHIDMAT: Pegawai yang diterima PPPK Paruh Waktu ikuti upacara pengangkatan.

RADAR KUDUS - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi memulai proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025.

Pendaftaran seleksi bagi calon aparatur sipil negara ini mulai dibuka pada hari ini, Rabu (7/1/2026).

Langkah rekrutmen ini ditegaskan sebagai upaya strategis pemerintah untuk membangun struktur organisasi yang solid, terutama dalam menjalankan misi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Meskipun menggunakan anggaran tahun 2025, seluruh rangkaian seleksi baru dilaksanakan pada awal 2026.

Distribusi 500 Formasi di Pusat dan Daerah

Berdasarkan Pengumuman Resmi Nomor SEK-1140.KP.02.01 Tahun 2025, KemenHAM mengalokasikan sebanyak 500 formasi yang tersebar di berbagai unit kerja pusat hingga kantor wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia.

Berikut rincian jabatan yang dibuka:

Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (242 formasi): Kualifikasi S1/D4 Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Manajemen, dan Ilmu Pemerintahan.
Penata Layanan Operasional (108 formasi): Terbuka bagi lulusan S1 Semua Jurusan.
Perencana Ahli Pertama (82 formasi): Kualifikasi S1/D4 Ekonomi, Hukum, Politik, Statistik, hingga Sistem Informasi.
Pengelola Layanan Operasional (66 formasi): Terbuka bagi lulusan D-III Semua Jurusan.
Apoteker Ahli Pertama (2 formasi): Khusus S1 Farmasi dan profesi Apoteker.

Wilayah dengan alokasi cukup besar di antaranya Kanwil Papua Barat (28 formasi untuk Analis SDM), Kanwil Sulawesi Tengah, dan Kanwil Nusa Tenggara Timur.

Persyaratan: Wajib Pengalaman Minimal 2 Tahun

KemenHAM menetapkan kriteria ketat bagi pelamar, mencakup persyaratan umum dan khusus. Calon peserta wajib berusia antara 20 hingga 40 tahun dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Poin krusial dalam seleksi ini adalah kewajiban memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar.

Bagi pelamar jabatan Apoteker, diwajibkan menyertakan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.

Selain itu, pelamar harus memastikan diri tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik, tidak pernah dipidana penjara, dan bukan merupakan ASN aktif (PNS/PPPK) maupun anggota TNI/Polri.

Mekanisme Pendaftaran dan Dokumen Digital

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal terintegrasi https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar diingatkan untuk teliti dalam mengunggah dokumen digital, seperti surat lamaran bertanda tangan tinta hitam dengan e-meterai Rp10.000, surat pernyataan 16 poin, serta surat keterangan pengalaman kerja yang sah.

Panitia memberikan peringatan keras: pelamar yang diketahui mendaftar lebih dari satu jabatan atau menggunakan dua NIK berbeda akan langsung dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai regulasi.