RADAR KUDUS – Pemerintah Venezuela membentuk sebuah komisi khusus tingkat tinggi guna mengupayakan pembebasan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Informasi dan Komunikasi Venezuela, Freddy Nanez, pada Senin (5/1).
Nanez menyebutkan, keputusan pembentukan komisi itu diambil dalam rapat Dewan Menteri yang digelar pemerintah.
“Dalam rapat hari ini, presiden sementara menetapkan pembentukan komisi tingkat tinggi untuk memperjuangkan pembebasan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya,” ujar Nanez dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui kanal Telegram.
Komisi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodríguez, dan bertugas mengoordinasikan berbagai langkah politik serta diplomatik terkait penahanan Maduro oleh Amerika Serikat.
Penangkapan Presiden Venezuela itu sebelumnya dikonfirmasi langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Trump mengunggah sebuah foto di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Sabtu, yang memperlihatkan Maduro berada dalam tahanan di atas kapal USS Iwo Jima.
Dalam gambar tersebut, Maduro tampak mengenakan pakaian olahraga, matanya tertutup, dan menggunakan penutup telinga.
Pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan operasi militer berskala besar di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Maduro.
Ia juga menyatakan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindakan tegas terhadap kepemimpinan Maduro.
Menanggapi langkah AS tersebut, Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa kasus ini ke berbagai organisasi internasional.
Pemerintah Caracas juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar sidang darurat guna membahas situasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, menyatakan bahwa operasi militer Amerika Serikat telah menewaskan sebagian besar tim pengamanan Presiden Maduro.
Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi nasional pada Minggu (4/1), Padrino menuding pasukan militer AS telah bertindak brutal hingga menyebabkan tewasnya personel keamanan presiden, sejumlah prajurit, serta warga sipil.
Meski demikian, ia tidak merinci jumlah korban jiwa.
Dalam pernyataannya, Padrino menegaskan bahwa Nicolás Maduro merupakan pemimpin yang sah dan otentik bagi Venezuela.
Ia juga mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang dinilainya telah melanggar kedaulatan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Presiden Trump menyatakan bahwa operasi militer AS pada Sabtu (3/1) telah berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Trump bahkan menyebut kemungkinan pengerahan pasukan Amerika Serikat untuk sementara waktu guna mengendalikan situasi di Venezuela apabila dianggap perlu.
Trump menuding Maduro terlibat dalam jaringan pengiriman narkoba ke Amerika Serikat serta mempertahankan kekuasaan secara ilegal melalui kecurangan pemilu.
Tuduhan itu ditolak oleh Maduro, yang kini ditahan di sebuah fasilitas penahanan di New York sambil menunggu proses hukum terkait dakwaan narkotika.
Para pejabat Venezuela secara terbuka menuntut pembebasan Maduro dan istrinya.
Padrino juga menyerukan hal serupa dan meminta perhatian dunia internasional terhadap apa yang disebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan konstitusi Venezuela.
“Kami mendesak dunia untuk mencermati secara serius apa yang sedang dialami Venezuela, termasuk ancaman terhadap kedaulatan dan konstitusi negara,” tegas Padrino.
Pasca penangkapan Maduro, Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez untuk segera mengambil alih tugas sebagai presiden sementara.
Padrino menyatakan bahwa angkatan bersenjata Venezuela telah menyatakan dukungan penuh terhadap Rodríguez.
Ia juga menegaskan bahwa militer mendukung pemberlakuan Dekret Keadaan Darurat Eksternal di seluruh wilayah Venezuela.
Menurutnya, angkatan bersenjata akan terus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki demi menjaga keamanan nasional, ketertiban dalam negeri, serta stabilitas dan perdamaian negara.
