Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasal Nikah Beda Agama Digugat Lagi, Ini Alasan Pemohon

Iwan Arfianto
Penulis: Iwan Arfianto❯
Ilustrasi pernikahan
Ilustrasi pernikahan

RADAR KUDUS – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


Advertisement

Sejumlah warga negara mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) yang selama ini menjadi dasar tidak diakuinya pernikahan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MK, Selasa (23/12/2025), permohonan tersebut diajukan oleh Henoch Thomas, Uswatun Hasanah, dan Syamsul Jahidin.

Gugatan itu telah tercatat dengan nomor perkara 265/PUU-XXIII/2025.

Advertisement

Para pemohon menilai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah dengan latar belakang agama berbeda.

Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Menurut pemohon, ketentuan itu perlu dihapus atau diubah agar pernikahan antarumat berbeda agama dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Advertisement

Mereka mengusulkan perubahan redaksi pasal agar perkawinan beda agama tetap dapat dinyatakan sah sepanjang telah dilakukan sesuai ketentuan agama masing-masing.

Dalam permohonannya, pemohon menegaskan bahwa praktik pernikahan beda agama merupakan fenomena sosial yang nyata di Indonesia.

Mereka mengutip data Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang mencatat sedikitnya 1.655 pasangan menikah beda agama dalam kurun waktu 2005 hingga Juli 2023, dengan kecenderungan terus meningkat.

Pemohon juga menyoroti dampak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Menurut mereka, kebijakan tersebut menutup seluruh jalur hukum yang sebelumnya masih memungkinkan pasangan beda agama mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan.

"Akibat SEMA tersebut, pasangan beda agama kehilangan akses untuk memperoleh pencatatan perkawinan secara legal, sehingga hak-hak konstitusional mereka terabaikan," tulis pemohon dalam permohonan.

Melalui uji materi ini, para pemohon berharap MK dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan agar tidak lagi menjadi dasar penolakan pencatatan perkawinan beda agama.

Mereka menegaskan tidak meminta pengadilan diwajibkan mengabulkan semua permohonan, melainkan agar tidak serta-merta menolak dengan alasan larangan undang-undang.

Advertisement

Artikel Terkait

Antre Haji 17 Tahun, Calon Jemaah Gugat Aturan Kuota Haji Khusus ke MK

Antre Haji 17 Tahun, Calon Jemaah Gugat Aturan Kuota Haji Khusus ke MK

Seorang calon jemaah haji reguler bernama Hermawanto resmi melayangkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Tok! MK Kabulkan Gugatan Pekerja, Dana Pensiun Sukarela Kini Bisa Dicairkan Sekaligus 100%

Tok! MK Kabulkan Gugatan Pekerja, Dana Pensiun Sukarela Kini Bisa Dicairkan Sekaligus 100%

MK menghapus pembatasan penarikan awal maksimal 20% yang selama ini wajib dilakukan secara bertahap, dan kini memberikan kebebasan penuh bagi pekerja untuk mencairkan dana tersebut secara sekaligus.

Kuota Internet Hangus Digugat, BPKN Usul Refund hingga Akumulasi Kuota

Kuota Internet Hangus Digugat, BPKN Usul Refund hingga Akumulasi Kuota

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta adanya aturan yang lebih melindungi konsumen terkait praktik kuota internet hangus.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer