
RADAR KUDUS - Sejak akhir Agustus 2025, pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian swasta seperti Shell dan BP semakin menipis, bahkan di beberapa lokasi kosong total.
Pemerintah beralasan kelangkaan ini dipicu pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke nonsubsidi.
Namun, akademisi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menduga ada arah menuju praktik monopoli karena impor BBM kini diarahkan satu pintu melalui Pertamina.
Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan risiko karena pengelola SPBU swasta kehilangan kebebasan memilih pemasok BBM dan harus membeli dari Pertamina.
Situasi ini berpotensi melemahkan persaingan harga, mengurangi kualitas layanan, hingga membuat investor asing berpikir ulang menanam modal di Indonesia.
Kementerian ESDM dan Pertamina membantah tudingan monopoli. Mereka menegaskan kuota impor BBM untuk swasta tetap ada sesuai permintaan.
Namun, KPPU menyatakan masih menyelidiki dugaan praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pasar.
Pengamat ekonomi menilai jika pintu impor memang dikendalikan satu pihak, Pertamina harus membuktikan distribusi dan kualitas BBM-nya prima agar tidak mengulang masalah yang selama ini menjadi sorotan, termasuk isu keterlambatan pasokan, dugaan pengoplosan BBM, dan kerugian negara yang pernah muncul sebelumnya.


