Bocor! DPR Nonaktif Masih Terima Gaji? BURT Bilang Itu Urusan Partai

RADAR KUDUS - Polemik soal apakah anggota DPR yang dinonaktifkan partai masih berhak menerima gaji dan tunjangan akhirnya dijawab oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.
Ketua BURT, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menegaskan bahwa pihaknya hanya mengurus tata kelola keuangan internal DPR, bukan urusan status anggota yang diberhentikan sementara oleh partai politik.
“BURT hanya mengatur urusan rumah tangga DPR, termasuk pengelolaan gaji dan tunjangan. Tapi soal anggota nonaktif tetap terima gaji atau tidak, itu murni kewenangan partai masing-masing,” kata Rizki kepada wartawan di Senayan, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga: DPR Bikin Geger! Anggota Nonaktif Masih Digaji Penuh, BURT Lempar Bola ke Partai
Gaji dan Tunjangan Bukan Satu-Satunya Masalah
Pernyataan Rizki muncul di tengah sorotan publik mengenai praktik anggota dewan yang meski sudah dinonaktifkan, tetap mendapat hak finansial.
Hal ini dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat, terlebih di tengah situasi ekonomi yang masih sulit.
Menurut Rizki, masyarakat harus memahami batas kewenangan. BURT mengurus hal teknis seperti distribusi gaji dan tunjangan yang sudah ditetapkan.
Namun, status keanggotaan seseorang di DPR adalah urusan internal partai politik yang bersangkutan.
“Kalau soal gaji yang kami kelola, iya. Tapi kalau soal nonaktif, itu bukan domain kami. Silakan tanyakan ke partainya langsung,” tegasnya.
Baca Juga: Cek Namamu! Bansos PKH & BPNT Tahap 3 2025 Sudah Cair, Jangan Sampai Terlewat
Banggar DPR Ungkap Rencana Pencabutan Tunjangan
Isu ini semakin ramai setelah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengumumkan bahwa DPR bersama pemerintah sepakat mencabut sejumlah fasilitas bagi anggota dewan. Salah satu yang sudah pasti dihapus adalah tunjangan perumahan.
“Yang pertama saya sudah sampaikan, stop tunjangan perumahan. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal moralitas,” ucap Said kepada wartawan sehari sebelumnya.
Menurutnya, pencabutan tunjangan perumahan ini merupakan langkah awal untuk menata ulang sistem keuangan DPR.
Nantinya, kebijakan tersebut akan kembali dibahas bersama BURT agar tata kelola berjalan sesuai aturan dan arahan pimpinan DPR.
Dimensi Etika dan Empati Jadi Sorotan
Said menekankan bahwa setiap kebijakan menyangkut gaji dan tunjangan anggota DPR harus berpijak pada etika, empati, dan simpati terhadap masyarakat. Dengan kata lain, meskipun anggota DPR memiliki hak, namun ada pertimbangan moral ketika seorang anggota sudah tidak aktif menjalankan tugasnya tetapi tetap menerima gaji.
“Harus ada landasan etik dan empati. Kita semua bertanggung jawab menjaga rasionalitas dalam mengawal keputusan ini,” ujar Said.
Pernyataan itu seolah menjadi pesan bahwa gaji dan tunjangan dewan bukan semata persoalan teknis administrasi, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi parlemen.
Baca Juga: Cara Cepat Cek Nama Penerima Bansos 2025, Warga Bisa Daftar DTSEN Lewat HP
Bola Panas Ada di Tangan Partai Politik
Meski publik berharap ada kejelasan, Rizki kembali menegaskan bahwa BURT tidak bisa memutuskan apakah seorang anggota nonaktif masih berhak menerima gaji.
Pasalnya, keputusan nonaktif berasal dari partai politik. Selama partai tidak mencabut status keanggotaannya secara administratif di DPR, maka anggota tersebut masih tercatat sebagai anggota dewan dan berhak atas fasilitas.
“Rumah tangga DPR tidak masuk ke internal partai. Jadi, silakan tanyakan ke partainya masing-masing,” ucap Rizki menutup penjelasan.
Dengan kata lain, partai politik kini berada di garis depan untuk menentukan apakah anggotanya yang dinonaktifkan masih menerima hak finansial atau tidak.
Publik Desak Transparansi
Di sisi lain, masyarakat terus mendesak agar DPR lebih transparan dalam mengelola keuangan negara.
Kasus gaji anggota nonaktif yang tetap cair dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial, terutama ketika rakyat kecil masih berjuang mendapatkan bansos atau subsidi dari pemerintah.
Isu ini juga menjadi ujian bagi partai politik. Bagaimana sikap mereka dalam menentukan hak dan kewajiban kader yang bermasalah akan menjadi ukuran integritas.
Ujian Integritas Parlemen
Polemik gaji anggota DPR nonaktif kini menjadi ujian serius bagi kredibilitas DPR dan partai politik.
BURT memilih untuk tidak ikut campur, dengan alasan ranah tersebut murni wewenang parpol. Namun, publik tetap menuntut adanya sikap tegas dan transparansi.
Pertanyaan besar masih menggantung: apakah anggota DPR yang tidak lagi aktif bekerja masih layak menerima gaji dari uang rakyat? Jawabannya kini bergantung pada komitmen partai politik menjaga kepercayaan publik.
