Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PBB di Palu Melonjak hingga 1.000 Persen, Ada Perubahan NJOP?

M

Illustrasi penghitungan  pajak. (Steve Buissinne/Pixabay.com)
Illustrasi penghitungan pajak. (Steve Buissinne/Pixabay.com)


Advertisement

RADAR KUDUS - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, menuai sorotan publik setelah sejumlah warga mengeluhkan lonjakan tagihan yang mencapai ribuan persen.

Pemerintah Kota Palu mengakui bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan di sejumlah wilayah.

Pemkot Palu Akui Perubahan NJOP

Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana, mengungkapkan bahwa perubahan NJOP ini memang berpengaruh langsung terhadap jumlah PBB yang harus dibayarkan warga.

“Kenaikan NJOP pasti mempengaruhi pembayaran PBB,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Advertisement

Menurutnya, pembaruan data tersebut dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Ia menambahkan, kenaikan NJOP sebenarnya membawa keuntungan tertentu bagi warga, seperti meningkatnya nilai aset properti mereka.

Meski demikian, Pemkot Palu akan kembali menggelar rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memetakan wilayah mana saja yang sudah mengalami pembaruan data.

Alasan Kenaikan Nilai Jual

Imelda menuturkan, ada sejumlah faktor yang menjadi dasar perubahan NJOP. Contohnya, lahan yang sebelumnya kosong kini telah berdiri bangunan, atau rumah satu lantai yang kini berubah menjadi bangunan bertingkat bahkan pusat usaha.

Pemkot mengklaim telah melakukan sosialisasi kebijakan ini. Namun, di lapangan, tidak semua wajib pajak berada di rumah saat petugas melakukan pemberitahuan, sehingga sebagian warga merasa terkejut ketika menerima tagihan.

Advertisement

Baca Juga: PBB di Kabupaten Semarang Naik 400 Persen, Warga Kaget dan Ajukan Keberatan

Keluhan Warga Membludak di Media Sosial

Kenaikan PBB yang signifikan memicu gelombang keluhan di media sosial. Banyak warga membagikan foto tagihan yang melonjak tajam.

Salah satu contoh, warga yang pada 2024 hanya membayar Rp531 ribu, pada 2025 harus membayar Rp5,1 juta. Ada pula yang mengalami kenaikan dari Rp499 ribu menjadi Rp2,5 juta.

Bagi sebagian besar warga, lonjakan ini dinilai terlalu drastis, terlebih dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Imbauan Mendagri: Jangan Memberatkan Rakyat

Menanggapi fenomena kenaikan PBB di berbagai daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah agar membuat kebijakan pajak dan retribusi yang berpihak kepada rakyat.

“Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja,” kata Tito di Jakarta.

Ia juga mengingatkan agar penetapan NJOP dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Prinsip utamanya, kebijakan pajak tidak boleh menambah beban warga.

Selain itu, Mendagri mendorong agar proses sosialisasi dilakukan dengan waktu yang cukup, misalnya menetapkan kebijakan di tahun ini tetapi mulai berlaku pada awal tahun berikutnya.

Pentingnya Dialog dan Proses Akomodatif

Tito menekankan perlunya pemerintah daerah menyusun kebijakan berdasarkan dinamika sosial di wilayah masing-masing. Pendekatan dialogis dinilai penting agar masyarakat memahami alasan di balik perubahan kebijakan.

Ia juga mengingatkan warga agar menyalurkan protes melalui mekanisme resmi dan menghindari tindakan anarkis. “Kalau ada tuntutan, lakukan sesuai mekanisme yang ada. Jangan melanggar,” pesannya.

Baca Juga: Download Logo HUT RI ke-80 untuk Umum! Lengkap Semua Format JPEG, PNG transparan, AI, dan CDR

Dampak Pemangkasan Dana Transfer Pusat

Kenaikan PBB yang drastis ternyata tidak hanya terjadi di Palu. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyebut fenomena ini juga ditemukan di Pati, Cirebon, Jombang, dan daerah lain.

Menurut Eko, salah satu pemicu adalah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Kebijakan ini dilakukan setelah anggaran daerah disahkan pada Oktober tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah terkejut ketika harus menyesuaikan pendapatan secara mendadak di awal tahun.

“Ya wajar kalau kaget. Daerah akhirnya mencari langkah instan, salah satunya menaikkan pajak. Tapi kalau kenaikan sampai ratusan persen, dampaknya ke ekonomi lokal bisa berat,” jelasnya.

Risiko terhadap Ekonomi Lokal

Eko menilai, meskipun pemerintah daerah memiliki hak untuk memutakhirkan NJOP, cara penyampaiannya harus diperhatikan.

Ia mengingatkan bahwa menaikkan pajak terlalu tinggi dalam waktu singkat akan memicu resistensi besar dari masyarakat.

“Naikkan 10 persen saja orang sudah protes, apalagi ratusan persen,” kata Eko.

Pakar ekonomi ini menegaskan, kebijakan fiskal daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pendapatan dan daya tahan ekonomi warga.

Baca Juga: 20 Caption HUT RI ke-80 yang Bikin Feed Sosmed Makin Merah Putih

Jalan Tengah yang Bisa Ditempuh

Kenaikan PBB sejatinya dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan bayar warga.

Sosialisasi yang jelas dan transparan, disertai dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, menjadi kunci untuk menghindari gejolak.

Selain itu, Pemkot bisa memberikan skema keringanan atau cicilan bagi wajib pajak yang mengalami lonjakan besar, sehingga beban finansial tidak terlalu menekan.

Menanti Keputusan Lanjutan

Saat ini, Pemkot Palu masih akan membahas lebih lanjut data wilayah yang mengalami pembaruan NJOP.

Masyarakat berharap, hasil rapat dan evaluasi nanti dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan tidak memberatkan.

Dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, keseimbangan antara pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer