alexametrics
24.7 C
Kudus
Tuesday, June 28, 2022

Soal Masalah JTH, Menaker RI: Terlanjur Menikmati Kesalahan

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan kembali buka suara terhadap syarat pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah 56 tahun yang masih diperbincangkan oleh masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, selama ini pemerintah dan masyarakat telah menikmati kesalahan fungsi dan tujuan dana JHT.

Menurutnya, dana JHT seharusnya bertujuan untuk membantu keuangan dan mensejahterakan para pekerja ketika sudah tidak produktif atau tidak mampu menghasilkan pendapatan lagi. Namun, dalam aturan yang lama, dana JHT dapat dicairkan ketika para pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, belum ada aturan atau jaminan sosial bagi para korban PHK.

Ida menegaskan, dalam aturan baru saat ini, sudah ada perlindungan sosial yang dapat membantu para pekerja korban PHK, yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga, sudah seharusnya fungsi dan tujuan JHT dikembalikan sesuai Undang-Undang yaitu untuk masa hari tua.


“Kami sudah menikmati kesalahan. Ketika menikmati kesalahan ini ketika dicabut kan tidak gampang,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Podcast Deddy Corbuzier, Jumat (18/2).

Ida mengatakan, fungsi dan tujuan JHT harus dikembalikan sesuai Undang-Undang karena Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana akan banyak ledakan SDM usia produktif dalam jumlah besar. Namun, bonus demografi tersebut juga akan menghasilkan jumlah populasi usia tua yang sangat besar. Sehingga, perlu dipikirkan agar masa tua masyarakat Indonesia dapat terjamin dan terhindar dari jurang kemiskinan.

Baca Juga :  Menko Airlangga Pimpin Rapat Koordinasi Persiapan Muktamar NU ke-34

“Nanti ada bonus demografi, tapi nanti penduduk usia tua juga meningkat. Kemiskinan akan banyak dialami oleh orang tua. Seperti di Jepang populasi tuanya banyak tapi mereka terjamin hari tuanya karena ada jaminan. Masa tuanya bahagia. Karena kan banyak terjadi para orang tua tidak dipedulikan oleh anaknya,” jelasnya.

Ida menegaskan, dalam mengeluarkan aturan ini atas dasar kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi dan klarifikasi terhadap isu yang beredar atas kesalahpahaman yang selama ini menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.

“Masukan kritikan atau apapun namanya sudah ada  dari Kemenaker layanan itu. Disitu tempatnya bukan di media probadi. Saya tidak anti kritik. Kepada siapapun saya datangi di forum saya jelaskan,” pungkasnya.

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan kembali buka suara terhadap syarat pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah 56 tahun yang masih diperbincangkan oleh masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, selama ini pemerintah dan masyarakat telah menikmati kesalahan fungsi dan tujuan dana JHT.

Menurutnya, dana JHT seharusnya bertujuan untuk membantu keuangan dan mensejahterakan para pekerja ketika sudah tidak produktif atau tidak mampu menghasilkan pendapatan lagi. Namun, dalam aturan yang lama, dana JHT dapat dicairkan ketika para pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebab, belum ada aturan atau jaminan sosial bagi para korban PHK.

Ida menegaskan, dalam aturan baru saat ini, sudah ada perlindungan sosial yang dapat membantu para pekerja korban PHK, yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga, sudah seharusnya fungsi dan tujuan JHT dikembalikan sesuai Undang-Undang yaitu untuk masa hari tua.

“Kami sudah menikmati kesalahan. Ketika menikmati kesalahan ini ketika dicabut kan tidak gampang,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Podcast Deddy Corbuzier, Jumat (18/2).

Ida mengatakan, fungsi dan tujuan JHT harus dikembalikan sesuai Undang-Undang karena Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana akan banyak ledakan SDM usia produktif dalam jumlah besar. Namun, bonus demografi tersebut juga akan menghasilkan jumlah populasi usia tua yang sangat besar. Sehingga, perlu dipikirkan agar masa tua masyarakat Indonesia dapat terjamin dan terhindar dari jurang kemiskinan.

Baca Juga :  Raih AKU 14 Kali Berturut-Turut, UMM Jadi Kampus Swasta Paling Unggul

“Nanti ada bonus demografi, tapi nanti penduduk usia tua juga meningkat. Kemiskinan akan banyak dialami oleh orang tua. Seperti di Jepang populasi tuanya banyak tapi mereka terjamin hari tuanya karena ada jaminan. Masa tuanya bahagia. Karena kan banyak terjadi para orang tua tidak dipedulikan oleh anaknya,” jelasnya.

Ida menegaskan, dalam mengeluarkan aturan ini atas dasar kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi dan klarifikasi terhadap isu yang beredar atas kesalahpahaman yang selama ini menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.

“Masukan kritikan atau apapun namanya sudah ada  dari Kemenaker layanan itu. Disitu tempatnya bukan di media probadi. Saya tidak anti kritik. Kepada siapapun saya datangi di forum saya jelaskan,” pungkasnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/