alexametrics
25 C
Kudus
Sunday, May 22, 2022

Baznas Grobogan Tanggung Iuran JKN Seribu Warga Miskin

GROBOGAN – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Grobogan membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi seribu warga miskin di Grobogan. Bantuan pembayaran iuran tersebut akan dilakukan selama satu tahun yakni sejak 1 April 2022 hingga 31 Maret 2023.

Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto mengungkapkan komitmen tersebut menjadi salah satu peran Baznas dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Terlebih, dengan anggaran pemerintah daerah yang terbatas, bantuan iuran BPJS dari Baznas tersebut turut membantu pemkab untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Baznas atas kerja samanya dengan BPJS Cabang Kudus terkait bantuan iuran BPJS bagi seribu warga Grobogan,” ungkapnya.


Pihaknya meminta data penerima PBI dari bantuan Baznas Grobogan tersebut dapat diaudit secara berkala. Sebab, setiap bulan sudah tentu terdapat perubahan data.

“Dalam sebulan biasanya ada perubahan data, misal ada yang meninggal. Saya berharap pengelolaan data sebaik-baiknya, karena banyak yang butuh,” tambahnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto mengungkapkan, tambahan seribu warga melalui mekanisme pembayaran Baznas tersebut tentu menambah prosentase kepesertaan warga Grobogan di BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  Wakil Ketua MPR Minta Perbaiki Tata Kelola Pendistribusian Vaksin

Sebab hingga saat ini, baru ada 76, 57 persen warga Grobogan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Untuk peserta keseluruhan per Februari sebanyak 76,57 persen atau 1.140.102 orang. Dari total tersebut, peserta aktif yakni sebanyak 876.740 warga atau 58,88 persen,” imbuhnya.

Untuk diketahui, ada beberapa kategori atau jenis kepesertaan BPJS. Antara lain yakni penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), pekerja bukan penerima upah (PBPU), pekerja penerima upah (PPU), pekerja mandiri, dan bukan pekerja (BP). Di antara kategori tersebut, di Grobogan paling banyak yakni PBI JK, yang kepesertaannya mencapai 586.659 peserta aktif.

“Untuk PBI JK ini kami secara rutin berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos). Karena Dinsos yang bisa mengusulkan ke Kementerian Sosial sehingga bisa ditetapkan dengan SK Kementerian. Saat ini pun Dinsos rutin melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” terangnya. (int/mal)

 






Reporter: Intan Maylani Sabrina

GROBOGAN – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Grobogan membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi seribu warga miskin di Grobogan. Bantuan pembayaran iuran tersebut akan dilakukan selama satu tahun yakni sejak 1 April 2022 hingga 31 Maret 2023.

Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto mengungkapkan komitmen tersebut menjadi salah satu peran Baznas dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Terlebih, dengan anggaran pemerintah daerah yang terbatas, bantuan iuran BPJS dari Baznas tersebut turut membantu pemkab untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Baznas atas kerja samanya dengan BPJS Cabang Kudus terkait bantuan iuran BPJS bagi seribu warga Grobogan,” ungkapnya.

Pihaknya meminta data penerima PBI dari bantuan Baznas Grobogan tersebut dapat diaudit secara berkala. Sebab, setiap bulan sudah tentu terdapat perubahan data.

“Dalam sebulan biasanya ada perubahan data, misal ada yang meninggal. Saya berharap pengelolaan data sebaik-baiknya, karena banyak yang butuh,” tambahnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto mengungkapkan, tambahan seribu warga melalui mekanisme pembayaran Baznas tersebut tentu menambah prosentase kepesertaan warga Grobogan di BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  Semangat Mengakhiri Pandemi via Lomba Foto-Video Kreatif

Sebab hingga saat ini, baru ada 76, 57 persen warga Grobogan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Untuk peserta keseluruhan per Februari sebanyak 76,57 persen atau 1.140.102 orang. Dari total tersebut, peserta aktif yakni sebanyak 876.740 warga atau 58,88 persen,” imbuhnya.

Untuk diketahui, ada beberapa kategori atau jenis kepesertaan BPJS. Antara lain yakni penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), pekerja bukan penerima upah (PBPU), pekerja penerima upah (PPU), pekerja mandiri, dan bukan pekerja (BP). Di antara kategori tersebut, di Grobogan paling banyak yakni PBI JK, yang kepesertaannya mencapai 586.659 peserta aktif.

“Untuk PBI JK ini kami secara rutin berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos). Karena Dinsos yang bisa mengusulkan ke Kementerian Sosial sehingga bisa ditetapkan dengan SK Kementerian. Saat ini pun Dinsos rutin melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),” terangnya. (int/mal)

 






Reporter: Intan Maylani Sabrina

Most Read

Artikel Terbaru

/