alexametrics
29.6 C
Kudus
Saturday, May 14, 2022

Maraknya Pelecehan di Pendidikan Tinggi, Komnas HAM Desak Ketok RUU TPKS

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di dunia pendidikan marak terjadi sepanjang 2021. Karena itu, Komnas HAM mendesak segera disahkan Rancangan Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Tentu kenyataan itu sangat memprihatinkan,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam keterangannya, Senin (10/1).

Kondisi tersebut, lanjut Amir, akibat dari aturan hukum maupun Undang-Undang untuk menjerat para pelaku belum memadai. Menurutnya, dari berbagai kasus pelecehan serta kekerasan seksual yang terjadi, Amir mencermati faktor lain permasalahan tersebut terus mencuat.


“Terlalu abainya banyak pihak, mulai dari masyarakat sendiri sampai pada aktor-aktor negara dan pemerintah,” terang Amir.

Baca Juga :  Terungkap! Identitas Perempuan yang Cekcok dengan Ibu Arteria Dahlan

Melihat kondisi ini, Amir menegaskan pentingnya RUU TPKS untuk segera disahkan. Hal ini semata demi perlindungan HAM Perempuan Indonesia,

“Karena itu RUU TPKS mendesak untuk disahkan,” harap Amir.

Desakan ini muncul sebagai bentuk sikap peduli dan tidak abai atas perlindungan perempuan dalam bangsa sekaligus bentuk penghormatan dan perlindungan HAM warga negara, terutama perempuan bisa dipenuhi oleh negara. Ke depannya, Amir menyampaikan, RUU TPKS diharapkan menjadi norma baru bagi perilaku warga negara.

“Jika RUU TPKS ini sudah disahkan menjadi UU, maka akan menjadi tolok ukur bertindak aparatur negara,” pungkas Amir.

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di dunia pendidikan marak terjadi sepanjang 2021. Karena itu, Komnas HAM mendesak segera disahkan Rancangan Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

“Tentu kenyataan itu sangat memprihatinkan,” kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam keterangannya, Senin (10/1).

Kondisi tersebut, lanjut Amir, akibat dari aturan hukum maupun Undang-Undang untuk menjerat para pelaku belum memadai. Menurutnya, dari berbagai kasus pelecehan serta kekerasan seksual yang terjadi, Amir mencermati faktor lain permasalahan tersebut terus mencuat.

“Terlalu abainya banyak pihak, mulai dari masyarakat sendiri sampai pada aktor-aktor negara dan pemerintah,” terang Amir.

Baca Juga :  Perlu Banyak Langkah Strategis untuk Percepat Pembahasan RUU Prioritas

Melihat kondisi ini, Amir menegaskan pentingnya RUU TPKS untuk segera disahkan. Hal ini semata demi perlindungan HAM Perempuan Indonesia,

“Karena itu RUU TPKS mendesak untuk disahkan,” harap Amir.

Desakan ini muncul sebagai bentuk sikap peduli dan tidak abai atas perlindungan perempuan dalam bangsa sekaligus bentuk penghormatan dan perlindungan HAM warga negara, terutama perempuan bisa dipenuhi oleh negara. Ke depannya, Amir menyampaikan, RUU TPKS diharapkan menjadi norma baru bagi perilaku warga negara.

“Jika RUU TPKS ini sudah disahkan menjadi UU, maka akan menjadi tolok ukur bertindak aparatur negara,” pungkas Amir.

Most Read

Artikel Terbaru

/