alexametrics
31.5 C
Kudus
Saturday, July 2, 2022

Kasus Omicron Meningkat, Menko PMK: Kebijakan PTM Tak Perlu Dirubah

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa perlu ada evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 100 persen. Terutama untuk kawasan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Namun, Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hal tersebut cukup menjadi masukan dan memang perlu ditindak lanjuti.


“Tidak ada, sepanjang arahan dari bapak presiden perlu dievaluasi, tapi tidak ada perubahan yang mendasar,” jelas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (2/2).

Menurutnya, dalam kebijakan SKB Empat Menteri, aturan yang disusun sudah sangat komprehensif demi mencegah penularan pada saat PTM. Untuk itu, tidak perlu berlebihan dalam menghadapi isu tersebut.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Program Santripreneur untuk Ciptakan Wirausahawan Tangguh

“Sudah punya cara yang diatur dalam SKB 4 Menteri untuk hadapi kondisi bahaya. Misalnya tentang kenaikan kasus dan lain-lain, itu udah ada di situ,” jelasnya.

Meskipun begitu, ia meminta agar para menteri terkait dapat melakukan evaluasi segera. Diharapkan juga agar pelaksanaan PTM berjalan dengan kondusif dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Evaluasi ditingkat menteri masing-masing bisa kementerian teknis, kalau perlu di tingkat Menko. Tapi sejauh ini saya lihat tak ada (kasus besar), sampai sejauh itu. Arahan dan keputusan di tangan presiden,” tutup Menko Muhadjir.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa perlu ada evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 100 persen. Terutama untuk kawasan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Namun, Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hal tersebut cukup menjadi masukan dan memang perlu ditindak lanjuti.

“Tidak ada, sepanjang arahan dari bapak presiden perlu dievaluasi, tapi tidak ada perubahan yang mendasar,” jelas dia di kantornya, Jakarta, Rabu (2/2).

Menurutnya, dalam kebijakan SKB Empat Menteri, aturan yang disusun sudah sangat komprehensif demi mencegah penularan pada saat PTM. Untuk itu, tidak perlu berlebihan dalam menghadapi isu tersebut.

Baca Juga :  Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Program Santripreneur untuk Ciptakan Wirausahawan Tangguh

“Sudah punya cara yang diatur dalam SKB 4 Menteri untuk hadapi kondisi bahaya. Misalnya tentang kenaikan kasus dan lain-lain, itu udah ada di situ,” jelasnya.

Meskipun begitu, ia meminta agar para menteri terkait dapat melakukan evaluasi segera. Diharapkan juga agar pelaksanaan PTM berjalan dengan kondusif dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Evaluasi ditingkat menteri masing-masing bisa kementerian teknis, kalau perlu di tingkat Menko. Tapi sejauh ini saya lihat tak ada (kasus besar), sampai sejauh itu. Arahan dan keputusan di tangan presiden,” tutup Menko Muhadjir.

Most Read

Artikel Terbaru

/