
JAKARTA – Masyarakat yang berencana membeli rumah pada 2026 mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif tersebut berlaku untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025.
Fasilitas PPN DTP berlaku untuk penyerahan rumah sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas sektor perumahan.
PPN Rumah hingga Rp2 Miliar Ditanggung
Dalam ketentuan tersebut, pemerintah menanggung PPN atas bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar.
Artinya, pembeli rumah dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dapat memperoleh fasilitas PPN DTP atas bagian harga tersebut.
Sementara itu, apabila harga rumah lebih dari Rp2 miliar tetapi tidak melebihi Rp5 miliar, fasilitas PPN DTP hanya diberikan atas bagian harga sampai dengan Rp2 miliar. Bagian harga yang melebihi Rp2 miliar tetap mengikuti ketentuan PPN yang berlaku.
Rumah Harus Memenuhi Syarat
Tidak semua pembelian rumah otomatis mendapatkan fasilitas PPN DTP. Rumah yang memperoleh insentif harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Harga jual rumah tidak boleh lebih dari Rp5 miliar. Selain itu, rumah harus merupakan unit baru yang diserahkan pertama kali oleh pengembang dan belum pernah dipindahtangankan sebelumnya.
Bangunan juga harus berada dalam kondisi siap huni ketika dilakukan penyerahan kepada pembeli.
Berlaku untuk Satu Rumah per Orang
Fasilitas PPN DTP diberikan kepada orang pribadi dan dibatasi untuk satu unit rumah bagi setiap orang.
Ketentuan tersebut berlaku bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memenuhi persyaratan kepemilikan rumah di Indonesia.

