KUDUS – Dinas Perdagangan Kudus saat ini mulai memetakan desa-desa yang jauh dari lokasi pangkalan LPG.
Selama ini, warga desa-desa itu, hanya mengandalkan pengecer atau bakul gas bersubsidi itu.
Ini sebagai upaya dini mengatasi saat pengecer sudah tidak bisa lagi mendapatkan jatah LPG 3 kilogram.
Baca Juga: Cekatan Tali Temali hingga Tarian Ramaikan Kemeriahan Hari Pramuka ke-62 di Kudus
Baca Juga: Soal Pemangkasan Anggaran KONI Kudus, Begini Kata DPRD
Kabid Fasilitasi Perdagangan Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kudus Minan Muchammad mengatakan, beberapa desa yang jauh dari pangkalan di antaranya, Kecamatan Dawe ada Desa Glagah, Tergo, dan Japan.
Kemudian, Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu dan Menawan yang beberapa dukuhnya sulit dilalui truk atau kendaraan roda empat.
Minan mengaku, data tersebut jadi bahan pertimbangan untuk mencari solusi.
Baca Juga: Pratama Arhan bakal Tinggal di Blora usai Menikah dengan Azizah Salsha? Begini Kata Sang Nenek
Baca Juga: SIMAK! Ini Dia Profil Azizah Salsha Putri Anggota DPR RI Calon Istri Pesepak Bola Blora Pratama Arhan
”Nantinya, kami rapatkan dengan koordinator agen LPG dan Pertamina. Apakah akan dibuka pangkalan baru atau ada kebijakan khusus untuk daerah yang aksesnya sulit terjangkau pengiriman elpiji bersubsidi itu,” paparnya.
Sementara itu, ia menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat tentang kelangkaan LPG 3 kilogram.
Menurutnya, kelangkaan yang dimaksud itu, pembelian di warung atau pangkalan.
Baca Juga: Soal Pemangkasan Anggaran KONI Kudus, Begini Kata DPRD
Sampai saat ini, dari laporan agen dan pengamatan di lapangan, stok gas bersubsidi itu, masih terbilang aman.
Dia menjelaskan, di warung LPG melon itu, memang sudah mulai sulit didapat.
Sebab, ada kemungkinan pengurangan jumlahnya.
Sebelum ada aturan pembelian harus menggunakan NIK atau KTP, pangkalan mengalokasikan untuk pengecer 20 persen dari jatah yang didapat.
Baca Juga: Semifinal Cabor Kickboxing Porprov 2023 Antara Kudus vs Wonosobo Sempat Memanas, Ini Penyebabnya
Baca Juga: Akibat Dugaan LPj Fiktif, Anggaran KONI Kudus Dipangkas, Segini Nilainya
Namun, setelah ada aturan baru bisa jadi pangkalan mengurangi jatah untuk pengecer.
Selain itu, dia juga sering dapat keluhan tentang NIK tidak bisa diinput untuk membeli LPG melon.
Menurutnya, hal itu bisa jadi pemilik NIK itu, tidak masuk kategori masyarakat kurang mampu.
Sebab, data NIK itu otomatis tersambung ke beberapa sektor.
Seperti data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), pajak kendaraan, dan lain sebagainya.
Namun, saat ini pembelian LPG 3 kilogram tidak menggunakan NIK masih bisa dilayani.
Sebab, masih masa transisi. Pertamina akan mengevaluasi program ini, sampai akhir tahun ini.
Untuk mempersiapkan menuju 2024, pihaknya sudah memetakan wilayah yang sulit dijangkau mobil atau truk untuk distribusi LPG. Juga lokasi yang jauh dari pangkalan.
Baca Juga: Disatroni Maling, Dua Hardisk Komputer di Madrasah NU Salafiyah Kudus Raib, Begini Kronologinya!
Terpisah, Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Brasto Galih Nugroho mengatakan, sampai saat ini dari total 3.796 pangkalan LPG 3 kilogram di Kudus, sudah ada 91 persen atau 3.448 pangkalan yang melayani pendataan dan pencatatan via website subsidi tepat LPG dengan memasukkan NIK pelanggan.
”Kami masih evaluasi dan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kudus yang juga memiliki kewenangan pengawasan di tingkat kabupaten," katanya.
"Alhammdulillah, Kudus masih kondusif dan stok elpiji masih aman,” imbuhnya. (san/lin)
Editor : Abdul Rokhim